MEDAN, Menarapos.id – Ribuan warga menghadiri pelaksanaan Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman SMK YWKA, Jalan Lampu, Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (20/12/2025).
Sejumlah perwakilan OPD turut hadir, di antaranya Kepala UPT SDABMBK Medan Timur Amsyamuddin, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Lolly, Dishub Medan Reza Pahlevi Nasution, BPJS Ketenagakerjaan Adli, serta perwakilan DLH, Disdikbud, Dinas Perkim, kecamatan, kelurahan, dan tokoh agama.
Zulkarnaen membuka kegiatan reses dengan mempersilakan warga menyampaikan aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis. Panitia juga membagikan kertas aspirasi kepada seluruh peserta.
Dalam pertemuan itu, warga mengeluhkan tumpukan sampah yang menggunung pascabanjir akhir November 2025. Selain itu, warga meminta dilakukan pengorekan dan penyambungan parit agar aliran air lancar dan tidak lagi menggenangi permukiman saat hujan turun.
Persoalan administrasi kependudukan juga disampaikan warga, mulai dari KTP dan KK yang rusak akibat banjir hingga kesulitan mengurus dokumen. Warga juga menyoroti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai sulit diakses karena adanya syarat penggunaan ponsel pintar.
Menanggapi hal tersebut, Zulkarnaen meminta Disdukcapil, Dinas Pendidikan, serta pihak kecamatan dan kelurahan untuk mempermudah pengurusan dokumen warga yang rusak atau hilang, termasuk ijazah sekolah.
Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup bersama Kecamatan Medan Timur segera menangani persoalan sampah agar tidak menimbulkan masalah kesehatan di lingkungan warga.
Terkait sistem drainase, politisi Gerindra dari Dapil 3 itu menegaskan perlunya koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan UPT SDABMBK untuk melakukan pembenahan secara maksimal.
“Reses ini bukan kegiatan seremonial. Aspirasi warga harus benar-benar ditindaklanjuti oleh OPD yang hadir,” tegasnya.
Untuk bantuan PKH, Zulkarnaen kembali mengingatkan agar rumah penerima bantuan dipasangi stiker sebagai bentuk transparansi. Ia menilai masih ada warga yang tergolong mampu namun tetap menerima bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan justru tidak terdata.
Ia juga mengingatkan penerima bantuan agar tidak menggunakan bantuan untuk judi online atau belanja daring karena dapat berujung pada pencabutan bantuan. Di sisi lain, Zulkarnaen meminta Dinas Sosial bersama pihak kelurahan dan kecamatan turun langsung melakukan verifikasi agar bantuan tepat sasaran.(ac)
