MEDAN, Menarapos.id — Pimpinan DPRD Kota Medan, Zulkarnaen, menggelar Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Jalan Pimpinan, Kota Medan. Sekitar 1.800 warga Daerah Pemilihan (Dapil) III menghadiri sesi kedua kegiatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi.
Dalam sambutannya, Zulkarnaen menyampaikan permohonan maaf dalam momentum Ramadan serta mengajak masyarakat menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah puasa. Ia juga mengapresiasi partisipasi warga dari Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Deli, dan Medan Timur yang tetap hadir di tengah melaksanakan ibadah puasa ramadhan.
Menurutnya, reses merupakan kewajiban anggota legislatif untuk menyerap aspirasi dan memetakan persoalan riil di masyarakat. Sejumlah isu yang disampaikan warga antara lain pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga surat keterangan kematian.
Acara yang berlangsung di Jalan Pimpinan, Minggu, 22 Februari 2026, dihadiri Camat Medan Perjuangan Taufik Hidayat, Kepala Puskesmas Sentosa Baru dr. Hari Putra Dermawan, M.H(Kes), Lurah Sei Kera Hilir I, serta perwakilan Dinas SDABMBK dan Dinas Perhubungan Kota Medan.
Selain itu, warga menyoroti kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinilai perlu perhatian, terutama selama Ramadan. Zulkarnaen meminta perwakilan Dishub Medan yang hadir untuk segera melaksanakan aspirasi warga di dalam reses.
Warga menyampaikan aspirasi secara langsung maupun tertulis melalui lembar yang disediakan panitia. Zulkarnaen menegaskan, forum reses menjadi ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan pelayanan publik.
Partisipasi Warga Diapresiasi
Camat Medan Perjuangan, Hidayat, turut menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kehadiran masyarakat. Ia berharap momentum Ramadan dapat memperkuat kebersamaan antara warga dan pemerintah dalam membangun lingkungan.
Sorotan Layanan BPJS dan KIS
Dalam sesi dialog, sejumlah warga mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif, termasuk kasus pasien gagal ginjal yang membutuhkan hemodialisis rutin.
Menanggapi hal itu, dr. Harry menjelaskan bahwa pasien gagal ginjal kronis umumnya memerlukan tindakan cuci darah dua hingga tiga kali dalam sepekan sesuai indikasi medis. Ia mengimbau masyarakat mengikuti rekomendasi tenaga kesehatan agar penanganan tidak tertunda.
Terkait kepesertaan nonaktif, ia menyarankan warga melengkapi identitas pasien untuk dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS Kesehatan.
Ia juga menjelaskan bahwa peserta BPJS Mandiri yang menunggak tetap dapat mengakses layanan di puskesmas. Untuk rujukan ke rumah sakit, tersedia mekanisme pengaktifan melalui program Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan.
Dalam kondisi darurat melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD), rumah sakit dapat membantu proses administrasi sesuai prosedur. Sementara untuk peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang nonaktif akibat pembaruan data, warga diminta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan guna pengusulan kembali.
Komitmen Tindak Lanjut
Menanggapi aspirasi warga, Zulkarnaen menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah usulan, termasuk normalisasi drainase untuk mengurangi risiko banjir serta perbaikan jalan berlubang di wilayah Dapil III.
Ia juga menyampaikan rencana penataan Lapangan Gelora guna mendukung aktivitas masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD dan perangkat daerah menjadi faktor penting dalam penyelesaian persoalan publik.
“Kehadiran kami dalam reses untuk memastikan aspirasi masyarakat tercatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan,” ujar Zulkarnaen.(ams)
