MEDAN, Menarapos.id – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, menegaskan tidak akan memberi ruang bagi proyek bermasalah maupun pengajuan anggaran yang terindikasi mark up di lingkungan Pemprov Sumut.
Bobby mengaku telah menolak sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena dinilai tidak masuk akal dan prosesnya tidak transparan.
Menurut Bobby, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan proyek dengan meminta persetujuan tanda tangan darinya.
Namun, ia justru dibuat geram karena beberapa dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
“Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya,” ujar Bobby.
Salah satu proyek yang disorot yakni pembangunan fisik gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Bobby menilai proyek tersebut janggal karena tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik dari sisi konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.
“Gedungnya nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” tegasnya.
Bobby memastikan dirinya tidak akan asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya dinilai terlalu mahal dan berpotensi membebani keuangan daerah.
Ia juga menegaskan bakal memperketat pemeriksaan seluruh pengajuan proyek dari OPD guna mencegah praktik pemborosan anggaran dan permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.
“Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal,” katanya.
Sikap Bobby itu menjadi sinyal keras bagi seluruh OPD di Sumut agar tidak lagi mengandalkan kedekatan politik ataupun mengajukan proyek yang dinilai janggal demi mendapatkan persetujuan anggaran.
Menurutnya, setiap program pembangunan harus benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan uang daerah.(rel)
