JAKARTA, Menarapos.id – Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai anggapan perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sebagai pemborosan anggaran merupakan cara pandang parsial dan tidak melihat kepentingan strategis bangsa secara menyeluruh.
Menurut Sugiat, kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara Eropa merupakan bagian dari strategi diplomasi ofensif untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global, terutama dalam sektor hilirisasi nikel, investasi, hingga kerja sama pertahanan.
“Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup,” kata Sugiat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menjelaskan, paradigma politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Presiden Prabowo berorientasi pada diplomasi ofensif, yakni langkah proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional di panggung internasional.
Menurutnya, strategi tersebut dilakukan untuk merespons sekaligus mengantisipasi berbagai krisis global dengan membangun aliansi, menetapkan agenda, hingga memperkuat posisi tawar Indonesia.
“Prabowo melangkah lebih awal sebelum didikte negara lain. Dia mengambil posisi tegas dalam menyatakan kedaulatan, posisi politik, dan membela warga negaranya secara terukur,” ujarnya.
Sugiat menyebut tiga negara yang dikunjungi Presiden Prabowo pada akhir Mei 2026, yakni Prancis, Austria, dan Hungaria, memiliki posisi strategis bagi kepentingan Indonesia.
Ia mengatakan Prancis merupakan kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang dikenal selektif dalam memberikan akses kerja sama pertahanan.
“Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang menjadi syarat penting dalam membangun kerja sama strategis dengan Presiden Macron,” katanya.
Sementara Austria dinilai sebagai gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah dengan kekuatan di sektor mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, hingga industri makanan dan minuman.
Adapun Hungaria disebut menjadi pusat pembangunan gigafactory baterai kendaraan listrik di Uni Eropa yang dihuni sejumlah perusahaan besar dunia seperti Samsung SDI dan CATL.
“Masuk ke Hungaria berarti mengunci posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai masa depan Eropa dari pintu yang paling terbuka,” ujarnya.
Legislator asal Sumatera Utara III itu menegaskan Indonesia saat ini menguasai sekitar 65 persen cadangan nikel dunia, sementara negara-negara Eropa sangat membutuhkan pasokan nikel untuk industri kendaraan listrik mereka.
“Pak Prabowo datang bukan sebagai peminta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia,” katanya.
Sugiat menilai langkah cepat Presiden Prabowo melakukan lawatan maraton Paris-Wina-Budapest dilakukan untuk mengamankan investasi hilirisasi sebelum momentum global bergeser, terutama saat dunia sedang memasuki era transisi kendaraan listrik.
Menurutnya, penilaian terhadap kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa hanya dilihat dari biaya perjalanan semata, melainkan dari dampak strategis jangka panjang yang dihasilkan.
“Nilai transfer teknologi pertahanan, pengamanan kedaulatan di Laut Natuna Utara, hingga posisi tawar Indonesia sebagai kekuatan regional jauh lebih besar dibanding biaya operasional perjalanan,” ucapnya.
Ia juga menyebut kunjungan ke Prancis menjadi bukti politik bebas aktif Indonesia yang tetap independen di tengah dinamika geopolitik dunia.
“Indonesia tidak mengekor ke Amerika, tidak tunduk ke China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat,” katanya.
Sugiat menambahkan Presiden Prabowo saat ini tengah menjalankan strategi keseimbangan geopolitik tingkat tinggi agar Indonesia diperhitungkan oleh kekuatan dunia.
“Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging geopolitik tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Sugiat menilai hasil dari diplomasi internasional tidak dapat diukur dalam hitungan minggu atau bulan, melainkan membutuhkan waktu panjang untuk terlihat nyata.
“Komitmen, transfer teknologi, dan investasi yang dikunci di Paris, Wina, dan Budapest merupakan fondasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia,” pungkasnya.(rel)
