MEDAN, Menarapos.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendukung langkah tegas Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di berbagai objek wisata Sumut. Bane menegaskan, praktik lancung tersebut sangat merusak citra pariwisata daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Bane saat mengunjungi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) di Jalan Gatot Subroto, Medan, Kamis (9/7/2026) sore.
”Namanya pemberantasan pungli, tentu itu hal yang baik. Artinya tidak boleh ada pungli di mana pun,” ujar Bane kepada wartawan.
Sentil Kepala Daerah: Jangan Cuma Beban Gubernur!
Bane mengingatkan bahwa perang melawan pungli tidak bisa hanya mengandalkan Gubernur. Pemerintah kabupaten dan kota khususnya para kepala daerah yang memiliki wilayah wisata harus ikut turun tangan dan bertanggung jawab penuh.
Ia kemudian menyoroti kasus dugaan pungli yang belakangan ini viral dan meresahkan wisatawan di Kabupaten Karo. Menurutnya, bupati setempat tidak boleh lepas tangan.
”Kalau kejadian yang terjadi di Kabupaten Karo, itu menjadi kewenangan utama bupati dan juga aparat keamanan di sana,” tegas politisi tersebut.
Harus Pakai Kuitansi Resmi
Lebih lanjut, Bane menilai pungli masih menjadi momok menakutkan yang menghambat kemajuan sektor pariwisata di Sumatera Utara. Citra negatif ini membuat wisatawan kapok untuk datang kembali.
Ia meminta transparansi tarif di setiap objek wisata diperketat. Jika tarif masuk sudah diketok, tidak boleh ada lagi “biaya siluman” di lapangan.
”Kalau harga tiket masuk sudah ditetapkan sekian, ya harusnya sebesar itu. Tidak perlu ada lagi kutipan lain,” cetus Bane.
Dikatakannya, pembayaran juga harus disertai kuitansi atau bukti resmi, bukan pungutan tanpa dasar yang jelas.
Bane berharap aksi bersih-bersih pungli yang diinisiasi Pemprov Sumut ini dilakukan secara konsisten dan serentak di seluruh wilayah. Tujuannya jelas: menciptakan iklim pariwisata Sumut yang aman, nyaman, dan memberikan kepastian bagi para pelancong.(rel)
