BINJAI, Menarapos.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberi peringatan keras kepada komite sekolah. Bobby menegaskan kehadiran komite sekolah seharusnya untuk meringankan beban peserta didik, bukan justru mencekik keuangan orang tua siswa lewat Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Hal ini ditegaskan Bobby saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA/SMK/SLB serentak se-Sumut di SMAN 1 Binjai, Senin (13/7/2026).
”Harusnya komite sekolah ini dibuat untuk meringankan beban dari peserta didik dan orang tua, bukan menjadi beban,” tegas Bobby Nasution di hadapan para pemangku kepentingan dan siswa-siswi baru.
Mantan Wali Kota Medan ini turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap lembaga tersebut. Menurutnya, komite harus proaktif mencari peluang bantuan pihak ketiga seperti dana CSR (Corporate Social Responsibility), bukan sekadar mengutip dana dari orang tua murid.
”Saya minta kepada Kadisdik Sumut, ini komite sekolah yang mengawasi siapa? Tidak ada. Perlu dievaluasi apakah komite sekolah ini perlu diawasi secara khusus,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa pengurus komite wajib diisi oleh orang tua yang anaknya masih aktif bersekolah di tempat tersebut. Ia mengaku menemukan adanya komite sekolah yang justru diurus oleh pihak luar. Bobby juga menyentil agar pengurus komite tidak sekadar numpang nama atau hanya pintar memimpin rapat untuk menentukan besaran kutipan sumbangan.
”Komite sekolah lasaknya (aktifnya) di luar saja cari dana sumbangan, jangan lasak di dalam sekolah. Kalau cuma untuk memimpin rapat dan menetapkan angka sumbangan, saya rasa nggak usah ada komite! Ujung-ujungnya memberatkan, dampaknya panjang, orang tua jadi stres dan menekan anaknya,” cetus Bobby.
Peringatan ini bukan tanpa alasan. Bobby mengaku banyak menerima keluhan dari orang tua terkait mahalnya uang sekolah saat ia berkeliling ke 33 kabupaten/kota di Sumut. Banyak orang tua yang merasa keberatan membayar SPP dengan nominal bervariasi.
Merespons keluhan tersebut, Pemprov Sumut saat ini mulai menerapkan program SPP gratis karena pada dasarnya SPP adalah sumbangan, bukan kewajiban mutlak.
”Secara anggaran kami belum bisa langsung menggratiskan (SPP) di 33 kabupaten/kota secara keseluruhan. Saat ini baru 10 kabupaten/kota yang digratiskan. Namun, kami berjanji secara bertahap hingga tahun 2029, seluruh SPP SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut akan digratiskan total!” pungkasnya.(rel)
