MEDAN, Menarapos.id — Pemerintah Kota (Pemko) Medan memproyeksikan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp7,16 triliun lebih. Anggaran tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan 17 program prioritas pembangunan daerah.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan. Dalam penyampaian Nota Keuangan, Rico menjelaskan bahwa belanja daerah dirancang untuk mendukung berbagai agenda pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Alokasi anggaran akan diarahkan secara proporsional untuk memperkuat berbagai sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM dan pengelolaan lingkungan,” ujar Rico Waas.
Menurutnya, kebijakan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Medan Bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan. Pemko Medan juga mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui penerapan Medan Satu Data.
Pendapatan Medan 2027 Diproyeksi Rp6,98 Triliun
Rico Waas mengatakan pendapatan daerah Kota Medan pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp6,98 triliun lebih.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dengan proyeksi belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan, Pemko Medan menyiapkan pembiayaan penerimaan daerah sekitar Rp175 miliar untuk mendukung kebutuhan pembiayaan APBD.
Pembiayaan tersebut diarahkan untuk menopang program-program strategis yang belum sepenuhnya dapat dibiayai dari pendapatan daerah.
Rico Minta Anggaran Tak Sekadar Terserap
Rico menegaskan setiap anggaran yang telah direncanakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan APBD 2027 harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta tepat sasaran.
“Setiap alokasi yang direncanakan harus berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi pijakan utama untuk mewujudkan kesejahteraan warga Medan,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara Pemko Medan dan DPRD Kota Medan dapat berjalan secara konstruktif sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, jajaran pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.
