MEDAN, Menarapos.id – Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap merevitalisasi 31 fasilitas kesehatan (faskes) dengan anggaran sekitar Rp125,9 miliar. Pengamat kesehatan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Destanul Aulia, mengapresiasi langkah tersebut, tetapi mengingatkan pembangunan gedung harus diiringi peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat.
Program tersebut mencakup pembangunan tiga puskesmas baru serta revitalisasi 28 puskesmas. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026.
Destanul Aulia, SKM, MBA, MEc, Ph.D., mengatakan revitalisasi fasilitas kesehatan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang lebih representatif, modern, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat Kota Medan.
“Saya mengapresiasi kebijakan Wali Kota Medan, Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, yang memberikan perhatian terhadap pembangunan dan renovasi puskesmas,” ujar Destanul, Senin (19/10/2026).
Namun, ia mengingatkan pembangunan fisik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, gedung puskesmas yang megah harus diikuti kemampuan pelayanan medis yang memadai agar masyarakat tidak selalu memilih rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.
“Kita tidak ingin puskesmas memiliki gedung yang megah, tetapi masyarakat tetap memilih berobat langsung ke rumah sakit karena pelayanan puskesmas belum mampu memenuhi kebutuhan mereka,” tegasnya.
Tujuh Strategi Tingkatkan Kualitas Puskesmas
Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Sumatera Utara itu menyampaikan tujuh strategi yang perlu menjadi perhatian Pemko Medan agar revitalisasi benar-benar berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan pelayanan setiap puskesmas. Evaluasi tidak cukup hanya melihat status akreditasi, tetapi juga harus mengukur kompetensi tenaga kesehatan, kelengkapan alat medis, ketersediaan obat, kualitas pelayanan, dan ketepatan sistem rujukan.
Kedua, melakukan redistribusi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Setiap puskesmas harus memiliki dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga laboratorium, serta tenaga kesehatan masyarakat sesuai kebutuhan.
Selain kompetensi klinis, kemampuan komunikasi, edukasi kesehatan, dan keramahan petugas juga perlu diperkuat agar masyarakat merasa nyaman saat mengakses pelayanan.
Ketiga, memastikan ketersediaan alat kesehatan, laboratorium dasar, dan obat-obatan. Revitalisasi bangunan harus disertai kesiapan operasional sehingga pasien tidak perlu mencari fasilitas lain akibat keterbatasan alat pemeriksaan atau obat.
Keempat, memperkuat pelayanan promotif dan preventif. Puskesmas diharapkan memiliki program unggulan sesuai persoalan kesehatan di wilayah masing-masing, seperti pengendalian hipertensi, diabetes, tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, serta kesehatan lingkungan.
Petugas juga perlu lebih aktif melakukan skrining, memberikan edukasi, dan mendampingi kelompok berisiko agar penyakit dapat dicegah atau ditangani sejak dini.
Kelima, memperkuat tanggung jawab puskesmas terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kepala puskesmas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan di dalam gedung, tetapi juga perlu memahami persoalan kesehatan warga melalui pemetaan penyakit, pendataan kelompok berisiko, dan program intervensi yang terukur.
Keenam, membangun sistem pelayanan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Destanul menilai masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, dan memiliki kepastian waktu.
Karena itu, digitalisasi pendaftaran, pengurangan waktu tunggu, penataan alur pelayanan, serta penyesuaian jam operasional perlu dipertimbangkan.
Ketujuh, menetapkan indikator kinerja berbasis hasil. Keberhasilan puskesmas tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan, kegiatan penyuluhan, atau predikat akreditasi, tetapi juga dari peningkatan kepuasan masyarakat, pengendalian penyakit, kesinambungan pelayanan pasien kronis, dan berkurangnya rujukan yang tidak diperlukan.
Jangan Sampai Gedung Megah, Pelayanan Belum Maksimal
Destanul menilai revitalisasi 31 fasilitas kesehatan harus menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Menurutnya, kecenderungan sebagian masyarakat langsung mendatangi instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit perlu dikaji berdasarkan data. Hal itu bisa berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap puskesmas, keterbatasan jam pelayanan, kebutuhan medis yang mendesak, maupun persoalan sistem rujukan.
Karena itu, Pemko Medan perlu mengevaluasi penyebabnya agar puskesmas semakin dipercaya sebagai pilihan pertama untuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kompetensinya.
“Keberhasilan kebijakan kesehatan bukan hanya mampu membangun fasilitas kesehatan yang baik, melainkan menghadirkan pelayanan berkualitas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan status akreditasi, termasuk akreditasi paripurna, tidak otomatis menjamin seluruh kebutuhan masyarakat telah terpenuhi. Kinerja puskesmas harus dinilai dari hasil pelayanan dan dampaknya terhadap kesehatan penduduk.
Destanul menyarankan agar Pemko Medan menetapkan program transformasi puskesmas dengan target terukur dalam satu tahun. Langkah awal dapat dilakukan melalui audit kesiapan pelayanan, pemenuhan kebutuhan mendesak, penguatan kompetensi tenaga kesehatan, serta evaluasi berkala terhadap kepuasan masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan dan renovasi puskesmas merupakan investasi penting. Namun, keberhasilannya harus terlihat dari meningkatnya kepercayaan warga, membaiknya pemanfaatan pelayanan kesehatan primer, serta kemampuan puskesmas mencegah dan mengendalikan penyakit.
“Puskesmas yang berhasil bukan hanya puskesmas yang banyak dikunjungi orang sakit, tetapi puskesmas yang mampu membuat masyarakat di wilayah kerjanya semakin sehat,” pungkasnya.(rel)
