Headline

Muhibuddin: Tanah Wakaf Harus Terlindungi Kepastian Hukum

323
×

Muhibuddin: Tanah Wakaf Harus Terlindungi Kepastian Hukum

Sebarkan artikel ini

MEDAN, Menarapos.id – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mendorong penguatan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf guna melindungi aset umat serta memastikan pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Muhibuddin, SH, MH, saat memberikan pemaparan dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas kepada sejumlah perwakilan nazir masjid di Kota Medan, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung PKK Pemerintah Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Kelurahan Petisah Tengah, Kota Medan. Momentum ini sekaligus menjadi sarana memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas, penataan, pengelolaan, dan perlindungan aset tanah wakaf.

Dalam pemaparannya, Muhibuddin menegaskan bahwa pengamanan status hukum tanah wakaf merupakan langkah penting dan mendesak agar aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umat tidak disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Menurutnya, perlindungan tanah wakaf tidak boleh hanya berfokus pada aset keagamaan umat Islam, seperti tanah masjid dan pemakaman muslim, tetapi juga harus mencakup aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umat beragama lainnya.

“Pengelolaan, penataan, dan pengamanan status tanah wakaf sangat penting dan mendesak dilakukan untuk melindungi aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umat. Hal ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, seperti tanah wakaf masjid maupun pemakaman muslim, tetapi juga harus diperhatikan oleh umat beragama lainnya, termasuk tanah dan pemakaman milik komunitas gereja maupun agama lain,” tegas Muhibuddin.

Ia menambahkan, setiap aset wakaf harus dijaga dan dikelola berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk memberikan kepastian status kepemilikan, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan pemanfaatannya tetap sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf.

“Tanah wakaf harus dijaga, dikelola, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, diperlukan landasan serta penguatan hukum agar keberadaan aset wakaf benar-benar terlindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, SH, MH, yang turut mendampingi Kajati, menjelaskan bahwa Kejaksaan terus membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan aparatur terkait untuk mempercepat penataan serta memberikan penguatan kepastian hukum terhadap tanah wakaf.

Menurutnya, keterlibatan Kejaksaan diharapkan dapat mendorong terciptanya pengelolaan aset wakaf yang tertib administrasi, memiliki kejelasan status hukum, serta terlindungi dari potensi sengketa dan penyalahgunaan.

Turut mendampingi Kajati Sumut dalam kegiatan tersebut, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut Nurhandayani, SH, MH, Kajari Medan Ridwan Sujana Ansar, SH, MH, Kajari Belawan Dr. Yusup Darmaputra, SH, MH, serta jajaran pejabat struktural dari kedua Kejaksaan Negeri tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, Plt Kepala Kantor Pertanahan (BPN/ATR) Kota Medan Reza Andrian Fachri, SH, MH, Ketua MUI Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat dan undangan lainnya.

Melalui kegiatan ini, Kejati Sumut berharap sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pertanahan, Kejaksaan, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga aset wakaf. Dengan kepastian hukum dan pengelolaan yang transparan, tanah wakaf diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi kepentingan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat lintas generasi.(AC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *