MEDAN, Menarapos.id – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa keberhasilan Geopark Kaldera Toba mempertahankan status Green Card dari UNESCO harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan geopark.
Pernyataan itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi Badan Pengelola Toba Caldera Geopark (BPTCG) di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa, 30 Desember 2025.
Menurut Bobby, pengakuan internasional melalui jaringan UNESCO Global Geopark tidak boleh berhenti pada simbol atau label. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia, memiliki tanggung jawab memastikan pengembangan Kaldera Toba berjalan seimbang antara investasi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Investasi yang masuk harus memberi dampak langsung bagi warga sekitar dan tidak merusak lingkungan pariwisata. Setiap rencana investasi perlu dikaji dari sisi manfaatnya,” ujar Bobby.
Ia juga menyinggung tawaran pembiayaan dari pihak luar, baik dalam bentuk bantuan maupun pinjaman. Bobby meminta pengelola geopark mengedepankan skema pembiayaan mandiri agar tidak membebani pengelolaan kawasan di masa depan.
“Jika ada pembiayaan yang tidak memberatkan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tentu bisa dipertimbangkan,” katanya.
Sebelumnya, General Manager BPTCG Azizul Kholis mengatakan sertifikat Green Card dijadwalkan diterima secara resmi pada Februari 2026 di Sekretariat UNESCO, Prancis. Ia menyebut Kaldera Toba juga diproyeksikan menjadi pusat penelitian geopark kawasan Asia Pasifik.
Menurut Azizul, BPTCG tengah menyiapkan sejumlah agenda, termasuk penyelenggaraan kegiatan berskala besar pada September 2026 yang akan melibatkan aktivis, pelaku usaha, dan akademisi. Selain itu, BPTCG bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk pemetaan dan peningkatan infrastruktur di wilayah prioritas geopark.
“Tujuannya agar Geopark Kaldera Toba tidak sekadar menjadi pengakuan internasional, tetapi menjadi penggerak ekonomi pariwisata berkelanjutan,” ujar Azizul.(rel/ams)
