MEDAN, Menarapos.id — Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima kunjungan taruna Akademi Kepolisian dan Akademi Militer di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Kamis, 19 Maret 2026. Di hadapan para calon perwira itu, Bobby menekankan satu hal yang berulang kali ia sebut sebagai kunci: kekompakan.
Pesan itu disampaikan dengan merujuk pada pengalaman penanganan bencana di Sumatera Utara setahun sebelumnya. Bobby menggambarkan bagaimana unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga lain bergerak serentak. Ia menyebut koordinasi di lingkar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menjadi faktor penentu percepatan respons.
Dalam penuturannya, Bobby menempatkan dirinya sebagai bagian dari operasi lapangan. Ia mengklaim turut menembus wilayah terdampak bersama unsur TNI Angkatan Udara melalui jalur udara. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, ia menyebut upaya reaktivasi bandara yang sempat lumpuh akibat banjir dilakukan untuk membuka akses logistik dan evakuasi.
“Penanganan awal di Sumut cukup baik karena seluruh Forkopimda kompak,” ujar Bobby.
Namun, penekanan pada kekompakan itu juga mengandung pesan implisit: tidak ada institusi yang bekerja sendiri. Bobby menegaskan, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat hanya efektif bila ditopang koordinasi lintas lembaga. Ia menolak anggapan adanya institusi dominan dalam penyelesaian persoalan daerah.
“Tidak ada instansi yang superpower di daerah,” katanya. “Persoalan masyarakat tidak bisa dikerjakan sendiri.”
Bagi para taruna, pertemuan ini menjadi bagian dari pembekalan awal tentang praktik kepemimpinan di lapangan. Salah seorang taruna Akpol, Satrio, menyebut kunjungan tersebut sebagai kesempatan memahami langsung dinamika memimpin wilayah dari kepala daerah.
“Kami ingin tahu bagaimana memimpin provinsi, sebagai bekal kami di masa depan,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung singkat, namun sarat pesan normatif tentang sinergi antarlembaga—sebuah konsep yang kerap diuji justru dalam situasi krisis. Di Sumatera Utara, narasi kekompakan itu kini menjadi bagian dari cara pemerintah provinsi membingkai respons terhadap tantangan daerah.(rel)
