BINJAI, Menarapos.id — Fraksi Partai Gerindra di DPRD Binjai mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Binjai yang menggusur pedagang kecil di sejumlah titik. Mereka menilai penegakan peraturan daerah (Perda) cenderung tidak adil karena hanya menyasar pelaku usaha kecil, sementara pelanggaran lain dinilai belum tersentuh.
Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Raja Doli Simorangkir, menyatakan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah seharusnya dijalankan secara menyeluruh dan berimbang. “Penegakan Perda tidak boleh tebang pilih. Jika pedagang kecil ditertibkan, maka pelanggaran lain juga harus ditindak,” ujarnya, Rabu (8/4).
Menurut Ronggur, sejumlah lokasi yang diduga melanggar aturan, termasuk tempat-tempat yang disebutnya sebagai “tempat maksiat”, masih beroperasi tanpa penindakan yang jelas. Ia juga menyinggung persoalan lain, seperti aktivitas peternakan di wilayah Bhakti Karya, yang dinilai belum ditangani secara tegas.
Ia menegaskan bahwa Fraksi Gerindra tidak menolak penegakan aturan. Namun, kata dia, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek keadilan serta disertai solusi bagi masyarakat terdampak. “Pedagang kecil mencari nafkah secara halal. Jika ditertibkan, pemerintah harus menyiapkan solusi, bukan sekadar menggusur,” katanya.
Ronggur menilai, langkah penggusuran tanpa perencanaan yang matang berpotensi merugikan masyarakat kecil. Karena itu, ia mendorong pemerintah kota untuk mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif sebelum mengambil tindakan penertiban.
Fraksi Gerindra, kata dia, akan terus mengawal kebijakan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk membela kepentingan pedagang kecil.(rel)
