Wakil Rakyat

Ketua DPRD Medan Desak Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor Sumatera sebagai Bencana Nasional

315
×

Ketua DPRD Medan Desak Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor Sumatera sebagai Bencana Nasional

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen(Dokumentasi)

MEDAN, Menarapos.id – Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025 menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa dalam jumlah tinggi.

Ribuan rumah hancur, akses transportasi terputus, serta ratusan warga dinyatakan hilang dan meninggal dunia. Melihat skala dampak tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Drs Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B mendesak pemerintah pusat segera menaikkan status penanganan menjadi bencana nasional.

“Ribuan jiwa melayang, banyak warga kehilangan rumah dan kini bertahan di pengungsian tanpa makanan dan minuman layak. Hingga saat ini akses jalan dan jembatan banyak yang putus, dan masih banyak korban belum tersentuh bantuan,” ujar Wong saat ditemui, Jumat (05/12/25).

Ketua Permabudhi Sumatera Utara itu menilai proses evakuasi dan distribusi bantuan berjalan lambat karena kondisi medan yang sulit ditembus. Ribuan pengungsi disebutnya terpaksa tinggal di tenda darurat dengan persediaan pangan yang terus menipis.

“Korban selamat harus diprioritaskan. Pemerintah daerah wajib memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Banyak warga kini bertahan tanpa kepastian,” tegasnya.

BNPB: 836 Meninggal, 518 Hilang
BNPB melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, melaporkan pencarian korban tetap dilanjutkan tanpa batas waktu mengingat jumlah warga hilang masih tinggi.

Hingga Kamis (4/12/2025) pukul 16.00 WIB, tercatat 836 korban meninggal, dengan rincian:

Sumatera Utara: 311 jiwa

Sumatera Barat: 200 jiwa

Aceh: sisanya dari total gabungan

Sementara total korban hilang mencapai 518 jiwa, meliputi:

Aceh: 170 jiwa

Sumatera Utara: 127 jiwa

Sumatera Barat: 221 jiwa

Ribuan Rumah dan Fasilitas Umum Rusak
Data Pusdatin BNPB per 17.33 WIB juga menunjukkan kerusakan infrastruktur yang masif:

10.500 rumah rusak

536 fasilitas umum rusak

25 fasilitas kesehatan rusak

326 fasilitas pendidikan rusak

185 rumah ibadah rusak

295 jembatan rusak

Melihat skala dampak tersebut, Wong menilai penetapan status bencana nasional menjadi sangat mendesak.

“Ini bukan lagi bencana biasa. Kerusakannya luas, korban sangat banyak. Pemerintah pusat harus turun penuh dan segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan lebih maksimal,” tegasnya. (Rel/Ac)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *