MEDAN, Menarapos.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Dr Dra Lily MBA MH menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang didominasi persoalan infrastruktur, banjir, dan pelayanan publik.
Aspirasi tersebut merupakan hasil reses yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (19/1/2026).
Lily mengungkapkan, warga meminta perbaikan drainase di Jalan Gaperta Ujung serta perbaikan Jalan Dwi Kora yang kondisinya rusak parah.
“Drainase di Jalan Gaperta Ujung perlu segera diperbaiki, begitu juga Jalan Dwi Kora yang sudah lama rusak,” kata Lily saat membacakan laporan reses.
Selain itu, warga di kawasan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, mengeluhkan drainase yang kerap meluap saat hujan deras.
“Warga meminta pengerukan drainase karena wilayah tersebut hampir selalu banjir setiap hujan,” ujarnya.
Persoalan lain yang disampaikan masyarakat adalah lumpur sisa banjir yang belum dibersihkan serta banyaknya lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi.
“Lampu jalan yang mati membuat lingkungan rawan tindak kriminal. Warga juga mengusulkan penyediaan bak sampah di kawasan permukiman,” kata Lily.
Di sektor sosial, masyarakat meminta pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lansia agar lebih tepat sasaran. Warga juga mengeluhkan rumitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pelayanan BPJS Kesehatan.
“Warga berharap pelayanan BPJS Kesehatan tidak mempersulit dan lebih berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, anggota DPRD, Sekda, kepala OPD, serta camat se-Kota Medan.
Secara umum, DPRD Kota Medan mencatat persoalan infrastruktur, banjir, pelayanan publik, dan bantuan sosial masih menjadi keluhan utama warga. DPRD mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah konkret, termasuk normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir, terutama di wilayah Medan Utara.(rel)
