MEDAN, Menarapos.id – Warga menyampaikan beragam keluhan saat kegiatan Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Pimpinan DPRD Kota Medan, Zulkarnaen SKM, di kawasan Jalan Pimpinan, Medan, Minggu 21 Desember 2025.
Keluhan yang disampaikan mencakup persoalan infrastruktur jalan, penyaluran bantuan sosial, hingga pelayanan kesehatan. Emma, warga Jalan Gurilla Gang Al Kausar, mengatakan kondisi jalan di lingkungannya belum diperbaiki meski sudah tiga kali dilakukan pengukuran.
Masalah bantuan sosial juga menjadi sorotan. Ida mengaku tidak menerima bansos dan mempertanyakan mekanisme pendataan di kelurahan. Keluhan serupa disampaikan warga lanjut usia yang menyebut belum pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sementara itu, Masniati Hutabarat menyampaikan kendala pelayanan kesehatan yang dialami suaminya yang menderita diabetes. Ia harus mengurus rujukan untuk mendapatkan obat, meski sebelumnya menjalani perawatan di RS Haji Medan.
Keluhan lain datang dari Eti yang mempertanyakan bantuan sembako meski dokumen kependudukan telah diverifikasi. Rini juga menyoroti sikap petugas puskesmas yang dinilainya kurang ramah.
Sejumlah warga menilai penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran. Mereka menyebut penerima bantuan cenderung orang yang sama, sementara pengaduan ke kelurahan hanya dijawab dengan alasan nama tidak terdaftar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen mengatakan DPRD memiliki kewajiban menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia mengakui masih ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial dan PKH.
“Penyaluran bantuan akan kita benahi. Data tidak hanya melalui kepala lingkungan, tetapi diverifikasi hingga kecamatan dan langsung ke Dinas Sosial,” kata Zulkarnaen.
Ia juga menegaskan anggaran kesehatan Kota Medan yang mencapai hampir Rp400 miliar harus berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Zulkarnaen meminta warga melaporkan jika menemukan pelayanan puskesmas yang tidak memuaskan.
Terkait persoalan banjir dan drainase, Zulkarnaen menyebut DPRD telah meminta Dinas Pekerjaan Umum melakukan normalisasi di sejumlah titik rawan genangan.
Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan, Hari Putra Dermawan, mengatakan masyarakat kini dapat berobat hanya dengan KTP seiring penerapan Universal Health Coverage (UHC) sejak Desember 2023.
Sementara perwakilan BPJS Kesehatan, Roy Pulungan, menegaskan seluruh obat yang diresepkan dokter ditanggung BPJS selama sesuai indikasi medis.
Dari sisi infrastruktur, perwakilan SDABMBK Medan, Abdullah, menyebut genangan di Jalan Gurilla Gang Al Kausar disebabkan belum adanya drainase dan perbedaan kontur jalan. Penanganan direncanakan pada tahun anggaran berikutnya.
Adapun Perwakilan Dinas Sosial Medan Dedy menegaskan bantuan sosial harus digilir agar lebih adil dan tepat sasaran.
Bahkan ia mendukung penerima PKH, rumahnya harus diberikan stiker sebagai upaya bantuan tersebut tepat sasaran, dimana selama ini banyak keluhan, penerima justru perekonomian lebih layak sementara yang tidak menerima justru perekonomian sangat memprihatinkan. (ac)
