Medan, Menarapos.id – Sri Mulyani seorang wanita lanjut usia (Lansia) terlihat menangis saat menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Medan Fraksi PDI Perjuangan yang berlangsung di Jalan Perwira 2 No. 6 Lingkungan 18, Kelurahan Brayan Bengkel Lama, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (09/12/23)
Dihadapan Wong didampingi oleh Kasi Trantib Kecamatan Medan Timur, Gunung, Sekretaris Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Lama, Herlina Yusri, Perwakilan Disdukcapil Kota Medan, Faisal A Matondang, Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Sri Ningsih dan dr Nunung, Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Medan, Tolson Hutasoit, dan Perwakilan DLH Medan, Abdul Halim, bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan PKH, padahal dirinya tidak mampu.
Selain Sri Mulyani, Sumiati mengeluhkan kenapa dirinya tidak masuk dalam Program bedah rumah dari Pemko Medan, terlebih kondisi rumahnya tidak layak huni, dimana ketiadaaan memiliki dana namun sampai saat ini belum mendapatkan perhatian.
Manutur Sihombing, bahwa anaknya memegang KIP, dimana saat ini tengah kuliah di USU. Dari informasi yang diterima kalau anak pemegang KIP selain gratis biaya kuliah akan tetapi juga mendapatkan uang saku. Namun sampai saat ini itu belum mendapatkannya.
Sementara itu, Ria juga mengeluhkan soal KIP untuk anaknya yang masih SMP, dan karena kondisi perekonomian tidak stabil ia sangat berharap bisa mendapatkan bantuan. Dan ia pun bermohon mendapatkan bantuan dari Pemko Medan.
Sementara itu Rahimah juga mengeluhkan lampu penerangan jalan, ia mengatakan bahwa sudah berbulan-bulan lampunya padam.
Masih soal tentang kelistrikan, Hotlin warga Jalan Cemara kompleks Asrama No.13, bahwa ada tiang listrik yang posisi sudah miring, khawatir tiang tersebut roboh menimpa rumahnya.
Setelah mendengar itu, Wong meminta agar Kepling, Kelurahan dan Kecamatan Medan Timur agar memperhatikan yang disampaikan warga.
Artinya kan ada keluhan seperti Sri Mulyani dan sejumlah warga mewakili ratusan orang hadir dalam menyampai aspirasinya ini tampak belum adanya kordinasi dan kolaborasi antara pihak Dinas Sosial Kota Medan dengan unsur Kecamatan Medan Timur hingga jajaran dibawahnya seperti kelurahan dan kepala lingkungan.
Nah begitu juga soal KIP untuk anak perkuliahan ada informasi dapat uang saku dan ada yang juga tidak. Nah ini bisa dicarikan solusi dimana tentunya dinas pendidikan untuk membantu untuk mencarikan informasi.
Ini bukan masalah siapa kewenangan antara siapa namun kordinasi antara instansi mulai kepling, lurah, serta OPD terkait sehingga kalau kordinasi dan kolaborasi baik itu pasti tidak ada keluhan dari masyarakat.
Wong pun mengingatkan setiap jabatan dan kedudukan di pemerintah tersebut adalah pelayan masyarakat jadi mereka harus turun langsung ke lapangan menyikapi permasalahan masyarakat. (aac)
