MEDAN, Menarapos.id – Suasana halaman Kantor Wali Kota Medan, Rabu pagi, 25 Maret 2026, menjadi titik mula kembalinya rutinitas birokrasi setelah libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah. Di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN), Rico Tri Putra Bayu Waas berdiri memimpin apel perdana. Pesannya tegas: kerja harus segera dipacu.
“Ini bukan sekadar apel rutin,” kata Rico. Ia menyebut momen itu sebagai penanda dimulainya kembali ritme kerja pemerintahan yang sempat melambat selama Ramadan dan Lebaran. Di barisan depan tampak Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah.
Rico membuka arahannya dengan ucapan selamat Idul Fitri. Namun, inti pesannya bukan pada seremonial. Ia menekankan dorongan percepatan kerja, bahkan menggunakan istilah “tancap gas”—frasa yang kerap muncul dalam pidato pejabat pascalibur panjang.
Di balik ajakan itu, Rico kembali mengulang garis besar visinya: “Medan Berdaya”. Ia menempatkan konsep “Transformasi Medan Satu Data” sebagai fondasi. Setiap kebijakan, katanya, harus berbasis data dan riset, bukan sekadar perkiraan. Pernyataan ini mencerminkan problem klasik tata kelola kota: keputusan yang kerap diambil tanpa basis data yang kuat.
Namun, daftar prioritas yang ia sebutkan tak sepenuhnya baru. Penguatan identitas kota berbasis multikulturalisme, pemerataan infrastruktur, hingga digitalisasi layanan publik sudah lama menjadi jargon pembangunan kota-kota besar di Indonesia. Pertanyaannya, sejauh mana implementasinya akan berbeda kali ini.
Di sektor kebersihan dan penataan kota, Rico meminta camat dan lurah memastikan kondisi lingkungan hingga ke unit terkecil. Ia juga mengaitkan program itu dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah Prabowo Subianto, termasuk gerakan yang ia sebut sebagai ASTRI. Instruksi ini menunjukkan garis koordinasi vertikal yang kuat, meski efektivitasnya masih bergantung pada pengawasan di lapangan.
Sorotan lain datang pada keamanan lingkungan. Rico menargetkan aktivasi 2.001 poskamling di seluruh wilayah kota. Target ambisius ini mengandalkan partisipasi masyarakat, yang dalam praktiknya sering naik-turun tergantung kondisi sosial ekonomi warga.
Di bidang sosial, Pemerintah Kota Medan berencana menambah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10.000 orang. Lagi-lagi, Rico menekankan pentingnya basis data. Persoalan klasik bantuan sosial—salah sasaran—menjadi latar belakang penegasan tersebut.
Isu kesehatan tak luput dari perhatian. Rico menyinggung masih adanya kasus gizi buruk di Medan. Ia meminta respons cepat dari aparatur wilayah. Pernyataan ini sekaligus mengindikasikan bahwa persoalan mendasar tersebut belum sepenuhnya teratasi.
Di sektor ekonomi, ia mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan dan digitalisasi. Agenda ini sejalan dengan tren nasional, namun tantangan utamanya tetap pada akses pasar dan keberlanjutan usaha kecil.
Menutup arahannya, Rico kembali mengingatkan soal integritas. Ia secara eksplisit menyinggung praktik pungutan liar dan pelayanan berbelit—dua masalah yang kerap menjadi keluhan publik terhadap birokrasi daerah.
“Jangan ada lagi pungli,” ujarnya.
Apel ditutup dengan tradisi saling bersalaman dan halal bihalal. Simbol rekonsiliasi pasca-Idul Fitri itu menjadi penanda berakhirnya libur. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, ujian sesungguhnya justru dimulai setelah seremoni usai: apakah percepatan kerja yang dijanjikan benar-benar terjadi, atau kembali menjadi bagian dari rutinitas tahunan birokrasi.(rel)
