MEDAN, Menarapos.id – Ketua DPRD Medan Wongchunsen Tarigan melaksanakan pertemuan silaturahmi dengan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus.
Pertemuang yang berlangsung di Sri Deli Room, Hotel Grand Inna Medan, Jalan Balai Kota, Rabu (03/09/25), Wong didampingi Kabag Hukum dan Perundang-Undangan DPRD Medan Andreas, serta dua Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Kota Medan Sutrisno dan Zainuddin.
Cipayung Plus yang hadir terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, antara lain IMM, PMII, HIMMAH, GMNI, PMKRI, GMKI, dan KAMMI. Pertemuan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berdialog langsung dengan Ketua DPRD Medan membahas berbagai kebijakan baik ditingkat lokal maupun nasional.
Dalam sambutannya, Wong menyatakan DPRD Kota Medan selalu terbuka bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan masukan.
“Forum ini menjadi ruang silaturahmi bersama untuk berdialog dan menghasilkan sesuatu yang baik. Banyak masyarakat datang mengadu ke DPRD, dan hari ini menjalin komunikasi dan berdialog dengan adik-adik mahasiswa. DPRD adalah rumah rakyat, siapapun boleh hadir,” ujar Wong.
Wong juga menegaskan setiap aspirasi memiliki jenjang. Jika persoalan berskala provinsi, maka DPRD Medan akan menyampaikannya ke DPRD Sumut. Demikian pula isu nasional akan diteruskan ke DPR RI.
Salah satu isu utama yang disampaikan mahasiswa adalah lambannya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketua GMNI Medan menilai, banyak kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada rakyat. “Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, sementara muncul kabar kenaikan gaji anggota dewan. Ini menambah keresahan masyarakat,” tegasnya.
Ketua KAMMI Medan menyoroti lemahnya komunikasi DPRD dengan massa aksi. Ia mengkritik sikap DPRD Medan yang sering hanya merespons lewat pertemuan daring. “Kami sesalkan DPRD Medan terkesan mementingkan diri sendiri. Anggaran kinerja DPRD juga perlu diaudit. Selain itu, kami mengecam dugaan tindak kekerasan aparat terhadap massa aksi,” katanya.
Sementara itu, Ketua HIMMAH menekankan pentingnya sinergi DPRD dengan mahasiswa. Menurutnya, banyak keresahan publik tidak tersalurkan. “Di Medan ada ratusan tempat hiburan malam, tapi yang memiliki izin hanya lima. Ini jadi persoalan serius yang harus segera ditertibkan,” ungkapnya.
Ketua GMKI menyoroti fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Ketua IMM menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan dengan DPRD agar mahasiswa dapat ikut mengontrol jalannya pemerintahan.
Menanggapi berbagai kritik, Wong menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ia menegaskan, DPRD Kota Medan bekerja sesuai aturan, termasuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
“Setiap kegiatan komisi harus disetujui pimpinan. Jika ada temuan, BPK akan memeriksa. Saya pribadi menegaskan tidak pernah bermain proyek,” kata Wong.
Ia juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengusulkan rancangan perda yang menyangkut kepentingan generasi muda.
“Silakan kalau adik-adik ingin mengajukan perda khusus mahasiswa. Kita bisa kerjakan bersama,” ujarnya.
Terkait isu nasional, Wong berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa hingga ke DPR RI, termasuk soal percepatan pengesahan UU Perampasan Aset.
“Aset yang dikembalikan adalah aset bermasalah, ini penting untuk kepastian hukum,” tambahnya.
Pertemuan ditutup dengan harapan agar sinergi antara DPRD Medan dan mahasiswa dapat terus terjalin. Cipayung Plus menegaskan apa yang mereka sampaikan pada pertemuan ini bukan semata kepentingan kelompok, melainkan suara rakyat yang harus diperjuangkan bersama.(rel)
