MEDAN, Menarapos.id – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong PT Bank Sumut (Perseroda) untuk naik kelas ke kategori Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) 2. Upaya ini dilakukan bersama para pemegang saham guna memperkuat posisi bank di level menengah.
KBMI 2 merupakan kelompok bank dengan modal inti antara Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Saat ini, Bank Sumut masih berada di kategori KBMI 1. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melakukan konsolidasi terhadap bank-bank KBMI 1 pada 2029.
“Aturan OJK di 2029 untuk bank itu minimal Rp6 triliun. Rp6 triliun itu sudah masuk KBMI 2. Jadi, sebagai pemegang saham, pemerintah daerah sepakat kita harus mengejar modal Rp6 triliun,” ujar Bobby usai RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank Sumut di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (6/4/2026).
Saat ini, modal inti Bank Sumut tercatat sebesar Rp5,2 triliun. Artinya, masih diperlukan tambahan sekitar Rp800 miliar untuk mencapai kategori KBMI 2.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, para pemegang saham yang terdiri dari Pemprov Sumut serta pemerintah kabupaten/kota sepakat menyetorkan kembali 15% dividen tahun buku 2025 sebagai tambahan modal di 2026. Selain itu, Pemprov Sumut juga menambah modal sebesar Rp100 miliar, sementara Kabupaten Tapanuli Selatan berencana menyuntikkan sekitar Rp70 miliar.
“Ada pemerintah kabupaten yang sudah menganggarkan, seperti Tapanuli Selatan sekitar Rp70 miliar termasuk dari 15% dividen. Dari Provinsi Sumut juga ada penambahan Rp100 miliar,” jelasnya.
Bobby juga berharap Bank Sumut tidak terlalu bergantung pada dana APBD. Ia meminta bank daerah tersebut memperkuat daya saing dengan memperbanyak produk dan meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga.
“Yang kita harapkan, dana pihak ketiga jangan mahal. Kemudian produknya harus lebih banyak, jangan hanya mengandalkan APBD dan ASN,” tegasnya.
RUPS tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, jajaran komisaris dan direksi Bank Sumut, serta organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan pemerintah daerah.(rel)
