MEDAN, Menarapos.id – Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam dialog bersama Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira). Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sabtu (18/4/2026).
Dialog berjalan interaktif dengan fokus pada perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online (ojol).
Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin menilai kehadiran Kojira menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi ojol sekaligus mempermudah koordinasi dengan pemerintah.
“Dengan adanya organisasi ini, kami di Pemko Medan lebih mudah menerima masukan dan mencari solusi bersama,” kata Zakiyuddin.
Zakiyuddin menjelaskan, Pemko Medan telah menjalankan bantuan sosial melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) daerah. Program ini menyasar warga lanjut usia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat.
Ia menyebut, penerima manfaat mendapat Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menyerahkan Kartu Keluarga ke kepala lingkungan atau kelurahan.
“Kalau belum ter-cover PKH pusat, Pemko Medan hadir untuk membantu. Tapi masyarakat juga harus aktif mendaftar,” ujarnya.
Selain itu, Zakiyuddin memastikan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Medan berjalan optimal. Warga ber-KTP Medan disebut bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan berupa keterbatasan kapasitas rumah sakit.
“Memang sering penuh karena bukan hanya warga Medan, tapi hampir seluruh Sumatera Utara berobat ke sini. Tapi prinsipnya, UHC tetap berjalan dan bisa diakses cukup dengan KTP,” jelasnya.
Dalam hal perlindungan kerja, Pemko Medan juga mendorong pengemudi ojol untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran disebut dapat difasilitasi melalui kepala lingkungan.
“Sudah ada yang ditanggung sampai ratusan juta rupiah. Ini bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan pekerja informal juga terlindungi,” katanya.
Menanggapi keluhan ojol terkait kecelakaan dan tindak kriminal seperti begal yang tidak ditanggung BPJS, Zakiyuddin menyebut Pemko Medan telah menyiapkan solusi melalui anggaran khusus di RSUD Dr Pirngadi.
Ia mengatakan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp3 miliar untuk membantu pembiayaan korban kecelakaan, begal, maupun insiden lain di luar skema BPJS.
“Kalau tidak ditanggung BPJS, bisa ditangani di Pirngadi. Ini khusus untuk warga ber-KTP Medan sebagai bentuk perlindungan dari Pemko,” ujarnya.
Selain itu, Pemko Medan juga bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyediakan program pelatihan. Namun, ia mengakui masih minim partisipasi masyarakat.
Karena itu, Zakiyuddin mendorong anggota Kojira memanfaatkan program tersebut, baik untuk diri sendiri maupun keluarga.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas ojol di Medan. Zakiyuddin juga mengingatkan masyarakat untuk aktif mencari informasi terkait program pemerintah melalui kelurahan maupun media sosial resmi.
Pemko Medan, kata dia, berkomitmen menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, khususnya bagi pekerja lapangan yang menjadi tulang punggung ekonomi kota.(AC)
