MEDAN, Menarapos.id – Kebijakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengembalikan layanan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) ke tingkat kecamatan disambut antusias masyarakat. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi nyata yang memangkas birokrasi panjang sekaligus memudahkan warga memperoleh layanan administrasi kependudukan tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan.
“Kami mengubah kebijakan dengan mengembalikan layanan perekaman dan pencetakan e-KTP di kecamatan,” ujar Rico Waas saat kegiatan Sapa Warga yang dirangkai dengan gotong royong di Jalan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (30/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Rico Waas menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan peredaran narkoba, kerusakan infrastruktur lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, bantuan sosial hingga layanan administrasi kependudukan.
Salah satu aspirasi yang mencuat datang dari Marshita, warga Kelurahan Pahlawan, yang mengeluhkan sulitnya mengurus e-KTP karena seluruh proses pencetakan sebelumnya terpusat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.
Menanggapi hal itu, Rico Waas menjelaskan kebijakan lama dinilai memberatkan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pinggiran seperti Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan hingga Medan Perjuangan.
“Bayangkan, ada warga yang harus mengambil cuti kerja seharian dan kehilangan penghasilan hanya untuk mengurus KTP. Jaraknya jauh, belum tentu selesai dalam satu hari, bahkan terkadang harus datang kembali keesokan harinya. Kondisi seperti ini tidak boleh terus terjadi,” ungkap Rico.
Sebagai solusi, Pemko Medan kini telah mengaktifkan layanan cetak e-KTP di tujuh kecamatan, yakni Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Marelan dan Medan Denai.
Rico memastikan seluruh kecamatan di Kota Medan, termasuk Medan Perjuangan, akan mendapatkan layanan serupa pada tahun ini.
“Untuk Medan Perjuangan dan kecamatan lainnya, tahun ini seluruhnya sudah bisa mencetak KTP di kantor kecamatan masing-masing. Warga cukup menyerahkan berkas di pagi hari saat berangkat kerja, lalu mengambilnya pada sore hari. Dengan begitu aktivitas masyarakat menjadi lebih efektif,” katanya yang disambut tepuk tangan warga.
Bahkan, jika sistem tersebut berjalan optimal, Pemko Medan akan mengkaji pengembangan layanan hingga tingkat kelurahan agar semakin dekat dengan masyarakat.
Dalam dialog yang dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah, Rico Waas menegaskan kegiatan Sapa Warga merupakan komitmen Pemko Medan untuk hadir langsung mendengar sekaligus menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain layanan kependudukan, warga juga menyampaikan keluhan terkait minimnya penerangan jalan umum. Ratna Simanjuntak mengaku lingkungan tempat tinggalnya belum memiliki penerangan memadai selama hampir dua dekade. Keluhan serupa disampaikan Vivi yang menyebut kawasan tempat tinggalnya kerap terjadi pencurian akibat kondisi jalan yang gelap.
Merespons hal itu, Rico langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan bersama pihak kelurahan untuk melakukan pengecekan lapangan dan segera menindaklanjuti kebutuhan penerangan jalan.
“Jika memang belum tersedia penerangan atau terdapat lampu yang tidak berfungsi, segera lakukan perbaikan dan koordinasikan dengan pihak terkait,” tegasnya.
Persoalan narkoba juga menjadi perhatian warga dalam pertemuan tersebut. Masyarakat meminta pemerintah lebih serius memberantas peredaran narkotika yang masih meresahkan lingkungan permukiman.
Rico menegaskan Pemko Medan bersama Forkopimda dan aparat penegak hukum terus berkomitmen melakukan pemberantasan narkoba. Namun menurutnya, keberhasilan upaya tersebut membutuhkan dukungan aktif masyarakat.
“Kami bersama Kapolrestabes dan Forkopimda terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkoba. Namun partisipasi masyarakat sangat penting untuk memberikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungannya,” ujarnya.
Menurut Rico, pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan aktivitas positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
Pada kesempatan itu, Rico juga menjelaskan bahwa Pemko Medan tengah melakukan validasi data bantuan sosial melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah tersebut bertujuan memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Kami sedang melakukan digitalisasi bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Bantuan akan disesuaikan berdasarkan data desil yang valid sehingga tidak lagi terjadi ketidaktepatan penerima di lapangan,” jelasnya.
Mengakhiri dialog, Rico menegaskan Pemko Medan terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun Kota Medan yang lebih baik.
“Sapa Warga menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui dialog yang baik sehingga menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak,” tuturnya.
Menurut Rico, semangat kebersamaan dan kekeluargaan harus terus dijaga sebagai modal utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Kekeluargaan dan keakraban harus terus kita bangun. Apa pun persoalannya, mari kita cari jalan keluar bersama secara bertahap dan penuh kebersamaan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tatap muka tersebut, Pemko Medan berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.(rel)
