MEDAN, Menarapos.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya mitigasi ancaman Megathrust sebagai upaya melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, potensi gempa Megathrust tidak hanya mengancam jiwa, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, stabilitas sosial, hingga keamanan wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (9/6/2026).
Bobby menjelaskan, Megathrust merupakan zona pertemuan antara lempeng samudera dan lempeng benua yang menyebabkan proses subduksi dan berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar. Karakteristiknya antara lain memiliki magnitudo tinggi, patahan dangkal dan luas, serta berpotensi menimbulkan tsunami besar.
“Gempa Megathrust yang pernah terjadi di Aceh pada 2004 memicu tsunami besar di Samudera Hindia,” ujar Bobby.
Ia menyebut kawasan Mentawai dan pesisir barat Sumatera sebagai wilayah yang memiliki potensi ancaman Megathrust. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak mengabaikan berbagai informasi dan peringatan dini kebencanaan.
Untuk mengurangi risiko bencana, Pemerintah Provinsi Sumut menerapkan berbagai langkah mitigasi melalui pendekatan struktural, nonstruktural, sosial budaya, serta penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian. Upaya tersebut juga mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai kebhinekaan.
Selain itu, Pemprov Sumut terus memperkuat kebijakan dan tata kelola kebencanaan, membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam pengurangan risiko bencana.
Bobby juga menyinggung penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025. Menurutnya, dampak bencana dapat ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Penanganan bencana membutuhkan sinergi dan kesiapsiagaan semua pihak agar dampaknya dapat diminimalkan,” katanya.
Data Pemprov Sumut mencatat bencana hidrometeorologi tersebut berdampak pada 1.803.715 jiwa, menyebabkan 11.209 orang mengungsi, 375 orang meninggal dunia, lima orang luka-luka, serta 41 orang dinyatakan hilang.
Sebagai bentuk komitmen percepatan pemulihan pascabencana, Pemprov Sumut mengalokasikan dukungan fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2026–2028 sebesar Rp23,33 triliun. Selain itu, tersedia tambahan TKD tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun.
Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI Teguh Puji Raharjo mengatakan KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti 60 peserta. Kegiatan tersebut bertujuan membekali calon pemimpin TNI dengan wawasan strategis, pengalaman empiris, serta kemampuan menganalisis penataan wilayah pertahanan secara langsung di daerah.
“Termasuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mendeteksi, menganalisis, dan melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman maupun bencana,” ujarnya.(rel)
