MEDAN, Menarapos.id — Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 di Kota Medan. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan kapasitas pemerintah kota, mulai dari reformasi hubungan keuangan pusat-daerah, percepatan infrastruktur, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi lokal dan pembangunan kota berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan seluruh rekomendasi akan disampaikan langsung kepada Presiden dan sejumlah menteri terkait sebagai bentuk dukungan pemerintah kota terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
“APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan kondisi riil dan tantangan di daerah agar pelaksanaannya lebih efektif,” ujar Eri dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).
Didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan jajaran pengurus APEKSI, Eri menjelaskan rekomendasi pertama berfokus pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah. APEKSI mendorong kejelasan pemanfaatan dana transfer, termasuk DAU, DAK, dan DBH, serta perluasan ruang fiskal agar pemerintah kota lebih leluasa menjalankan pembangunan.
APEKSI juga menyoroti kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Eri, pembebanan penuh gaji PPPK ke APBD berpotensi menekan ruang fiskal daerah karena belanja pegawai bisa melampaui batas ideal 30 persen.
“Kami mengusulkan agar kompensasi gaji PPPK juga mendapat dukungan dari APBN, sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.
Di sektor infrastruktur, APEKSI mendorong percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga diminta memprioritaskan wilayah yang masih membutuhkan infrastruktur dasar.
Pada aspek tata kelola, APEKSI menekankan pentingnya integrasi data perlindungan sosial serta sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah agar investasi berjalan lebih tertib dan minim konflik.
Isu lingkungan turut menjadi perhatian. Eri menyebut pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar di banyak kota. APEKSI pun mendorong pengembangan program pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) serta inovasi pengelolaan limbah berbasis kolaborasi pemerintah dan masyarakat.
Di sektor ekonomi, APEKSI mengusulkan pelibatan UMKM lokal dan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis agar mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Selain itu, APEKSI juga mengusulkan penyesuaian kebijakan tata ruang sesuai karakteristik perkotaan, penguatan kerja sama antardaerah, pendampingan hukum bagi pemerintah kota, serta pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC) sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI, termasuk insan pers, panitia, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, serta sektor transportasi, perhotelan, konsumsi, dan kebersihan.
Ia berharap seluruh rekomendasi Rakernas dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota-kota di Indonesia.
“Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi untuk diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaulat,” pungkasnya.(rel)
