MEDAN, Menarapos.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI untuk memasukkan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata.Dukungan ini mengemuka saat Komisi VII DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke PRSU ke-50 di Medan, Kamis (9/7/2026).
Bobby menegaskan, PRSU tahun ini merupakan gelaran pertama di masa kepemimpinannya sekaligus momentum kebangkitan pascapandemi Covid-19.
Baginya, PRSU adalah wadah pemersatu potensi sumber daya manusia (SDM), budaya, dan ekonomi kreatif di Sumut.
”Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian. Sementara di Sumut, sedikitnya ada lima etnis yang unjuk gigi melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini adalah modal besar untuk memperkuat kebudayaan dan perekonomian,” ujar Bobby.
Oleh karena itu, ia berharap PRSU bisa menembus agenda nasional demi mendongkrak promosi budaya sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Sentil Ego Sektoral Kepala Daerah
Di sisi lain, Bobby mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk membuang jauh-jauh ego sektoral. Ia menyayangkan masih adanya daerah yang sudah memiliki paviliun, namun tidak memanfaatkannya secara optimal.
”Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi daerah masing-masing kepada masyarakat,” cetus Bobby.
Menurutnya, kesuksesan PRSU adalah keberhasilan seluruh masyarakat Sumut, bukan sekadar prestasi gubernur. Usai pertemuan, Bobby bersama rombongan Komisi VII DPR RI langsung meninjau sejumlah paviliun, mulai dari Paviliun Kabupaten Asahan, Karo, hingga Deliserdang.
DPR Minta PRSU Miliki Grand Design 10 Tahun
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menilai PRSU yang kini memasuki usia emas ke-50 tahun harus bertransformasi menjadi ajang profesional yang berdampak ekonomi nyata. Saat ini, PRSU bahkan sudah melibatkan partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.
”PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata. Kami mendorong agar ada grand design pengembangan untuk 5 hingga 10 tahun ke depan agar ajang ini bisa menarik investor dari dalam dan luar negeri,” jelas Evita.
Evita juga mengusulkan adanya paviliun khusus pariwisata dan keterlibatan UMKM luar daerah. Komisi VII DPR RI, lanjutnya, siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU segera masuk kalender nasional.
Tanpa APBD, Transaksi Tembus Rp 511 Juta
Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Very Indrawan, mengungkapkan bahwa PRSU ke-50 ini diikuti oleh 33 paviliun kabupaten/kota dan satu paviliun negara sahabat. Menariknya, seluruh kegiatan ini digelar mandiri tanpa menggunakan dana APBD, melainkan lewat skema kemitraan.
”Sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah. Ini komitmen kami menjadikan PRSU sebagai panggung utama pelaku seni dan ekonomi kreatif lokal,” tutur Very.
Very menambahkan, pihaknya terus berbenah mengelola pelayanan, tarif tiket, hingga kenyamanan parkir. Upaya ini membuahkan hasil positif. Hanya dalam waktu enam hari, jumlah pengunjung telah mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi menembus lebih dari Rp 511 juta.
Kunjungan kerja ini juga didampingi oleh sejumlah anggota Komisi VII DPR RI lainnya, seperti Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief.(rel)
