MEDAN, Menarapos.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan kepala daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki dan Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen, yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPRD Medan menyampaikan catatan kritis terhadap arah kebijakan anggaran Pemko Medan. Fraksi-fraksi meminta agar APBD 2027 tidak berhenti pada besarnya angka anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Dame Dumasari Hutagalung. Gerindra menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen politik anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan harus dikembalikan kepada masyarakat melalui pelayanan publik serta pembangunan yang nyata.
Gerindra meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran, mulai dari besaran anggaran, tujuan penggunaan, output yang dihasilkan, income yang diperoleh hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” tegas Dame.
Gerindra juga meminta Pemko Medan mengevaluasi kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa serta program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi anggaran harus dilakukan, fraksi tersebut menekankan agar yang dipangkas adalah pemborosan, bukan pelayanan masyarakat.
Sorotan khusus diberikan terhadap penanganan banjir. Gerindra menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari berapa titik banjir yang benar-benar berhasil diselesaikan dan berapa anggaran yang digunakan.
Begitu pula dengan program pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial dinilai tidak semestinya hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.
Gerindra juga meminta sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian serius. Anggaran tidak boleh hanya menghasilkan gedung dan fasilitas, tetapi harus mampu menghadirkan pendidikan berkualitas serta pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta keberhasilannya diukur berdasarkan peningkatan penggunaan transportasi publik dan kontribusinya dalam mengurangi kemacetan, bukan sekadar jumlah halte maupun armada yang tersedia.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui Muslim menilai penyusunan APBD 2027 harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan publik.
Demokrat mencermati pendapatan Kota Medan 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun lebih atau turun 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun lebih.
Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dinilai penting untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Belanja daerah 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp7,1 triliun lebih atau meningkat 2,29 persen dibanding APBD 2026 turut menjadi perhatian. Demokrat menekankan efisiensi belanja harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Demokrat juga meminta penjelasan terkait perubahan sejumlah alokasi anggaran OPD dari KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan hingga Dinas Tenaga Kerja.
Fraksi Demokrat turut menyoroti pelayanan sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal, termasuk dari sisi keramahan aparatur ketika melayani masyarakat.
“RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” tegas Fraksi Demokrat.
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran pun diminta menjadi salah satu prioritas utama dalam APBD 2027.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui Faisal Arbi menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi jiwa dalam APBD 2027.
Aspirasi tersebut mencakup perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, pendidikan yang tidak membebani orang tua hingga bantuan sosial yang tepat sasaran.
NasDem juga meminta perhatian serius terhadap keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil di Kota Medan yang menghadapi kenaikan biaya usaha serta perubahan daya beli masyarakat.
Di sektor kesehatan, NasDem meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Keberhasilan UHC, menurut NasDem, tidak boleh hanya diukur dari status kepesertaan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan warga memperoleh pelayanan ketika membutuhkan.
Persoalan rujukan, ketersediaan kamar rawat inap, penumpukan pasien di IGD hingga keterbatasan ICU dinilai perlu mendapat perhatian serius.
NasDem mengingatkan, persoalan pelayanan kesehatan harus dilihat dari perspektif keluarga pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi takut, bingung dan berharap anggota keluarganya segera mendapatkan pertolongan.
Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Ranperda APBD Kota Medan 2027. Masukan DPRD diharapkan menjadi bahan bagi Pemko Medan untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam paripurna tersebut, Rico Waas mengikuti secara langsung penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan sebagai bagian dari proses pembahasan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027.(ac)
