Wakil Rakyat

274 Warga Protes Iuran Taman Malibu Indah, DPRD Medan Siapkan RDP

339
×

274 Warga Protes Iuran Taman Malibu Indah, DPRD Medan Siapkan RDP

Sebarkan artikel ini

MEDAN, Menarapos.id – Polemik pengelolaan lingkungan di Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, kian memanas. Persoalan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) sebesar Rp2.300 per meter persegi hingga dugaan pembatasan fasilitas terhadap warga yang menolak kebijakan tersebut kini menjadi perhatian serius DPRD Kota Medan.

Menindaklanjuti pengaduan warga, Komisi IV DPRD Medan turun langsung ke kompleks perumahan tersebut, Senin (16/11/2026). Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Dr. Muhammad Afri Rizki Lubis, anggota Komisi IV Lailatul Badri, serta staf komisi.

Turut hadir Lurah Suka Damai, petugas ketenteraman dan ketertiban (Trantib) kecamatan, serta kepala lingkungan.

Kedatangan rombongan wakil rakyat itu disambut ratusan warga yang berkumpul di salah satu rumah warga. Rombongan diterima Ketua Paguyuban Kompleks Taman Malibu Indah, Alfian, yang kemudian menyampaikan berbagai keberatan warga terkait kebijakan pengelolaan lingkungan oleh CV Tunas Malibu Impian selaku pihak developer.

Di hadapan anggota dewan, Alfian mengungkapkan bahwa warga keberatan dengan penetapan IPL sebesar Rp2.300 per meter persegi. Padahal, selama dirinya memimpin paguyuban, tarif yang diberlakukan hanya Rp1.000 per meter persegi.

Warga mempertanyakan dasar kenaikan tarif tersebut karena dinilai dilakukan tanpa musyawarah maupun persetujuan bersama.

“Kami warga keberatan dengan pengutipan iuran sebesar Rp2.300 per meter persegi kepada setiap pemilik rumah. Kami juga tidak pernah diajak berdiskusi dan membicarakan tarif tersebut, tetapi tiba-tiba sudah dilakukan pengutipan. Apa dasar pengutipannya, sementara kami tidak tahu ke mana uang iuran dipergunakan?” ujar Alfian.

Tak hanya soal besaran iuran, Alfian juga mempertanyakan mekanisme penunjukan Petrus dan Kelvin sebagai ketua dan wakil ketua kelompok pengelola yang menerapkan tarif tersebut.

Menurutnya, warga tidak pernah mengetahui secara jelas siapa yang memilih keduanya maupun bagaimana proses pembentukan kepengurusan baru tersebut.

Sebagai bukti pengaduan, Alfian memperlihatkan sejumlah dokumen pengutipan iuran, poster berisi ketentuan yang disebut dibuat sepihak oleh CV Tunas Malibu Impian, hingga nomor rekening BCA yang digunakan sebagai tempat penyetoran IPL.

Ia juga mengungkapkan bahwa protes warga terhadap kebijakan developer disebut berujung pada pembatasan penggunaan sejumlah fasilitas kompleks bagi warga yang tidak mengikuti ketentuan pengelola.

Dari sekitar 400 kepala keluarga yang bermukim di Kompleks Taman Malibu Indah, Alfian menyebut sebanyak 274 warga tercatat tergabung dalam kelompok paguyuban yang menolak kebijakan tersebut.

DPRD Soroti Ketidakhadiran Developer

Menanggapi keluhan warga, Paul Mei Anton Simanjuntak menegaskan bahwa Komisi IV harus mendengarkan keterangan seluruh pihak agar persoalan tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang.

Namun, Paul menyayangkan pihak developer tidak hadir dalam pertemuan pertama di lokasi warga tersebut.

“Saya tidak melihat pihak developer. Tentunya harus hadir kedua belah pihak. Kenapa pihak developer tidak hadir?” kata Paul.

Warga kemudian menjelaskan bahwa pihak developer telah diundang, tetapi tidak memenuhi undangan tersebut.

Selain persoalan IPL, warga juga mempertanyakan mekanisme penyerahan pengelolaan kompleks kepada warga apabila 75 persen unit perumahan telah dihuni.

Mereka keberatan jika pengelolaan justru diserahkan kepada pihak ketiga yang dinilai masih memiliki keterkaitan dengan perusahaan developer.

Paul menegaskan, Komisi IV tidak ingin memaksakan pertemuan antara dua kelompok warga yang saat ini memiliki perbedaan pandangan. Terlebih, persoalan tersebut dikabarkan telah bergulir ke ranah hukum.

“Kami ingin menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kami harus mendengarkan kronologi dari masing-masing pihak terlebih dahulu. Jangan sampai karena ingin menyelesaikan persoalan, justru muncul persoalan lain,” tegasnya.

Paul juga meminta dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) paguyuban diperlihatkan guna memastikan dasar pembentukan organisasi, mekanisme pengelolaan, serta legitimasi kepengurusan yang ada.

Developer Bantah Hindari Pertemuan

Usai menerima pengaduan warga, rombongan Komisi IV DPRD Medan melanjutkan kunjungan ke kantor pengelola yang berada di kawasan kompleks tersebut.

Kedatangan anggota dewan diterima perwakilan developer, Dr. Elvie Maria, M.M., CHRA, didampingi kuasa hukum Zani Afo Saragih dan Erfin, serta sejumlah perwakilan warga yang mendukung kebijakan pengelola.

Dalam pertemuan tersebut, Elvie membantah pihaknya menghindari pertemuan dengan anggota DPRD Medan maupun warga yang keberatan terhadap kebijakan pengelolaan kompleks.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kantor resmi di kawasan tersebut dengan kelengkapan perizinan dan administrasi, termasuk kewajiban pembayaran pajak.

“Di situ rumah pribadi. Kami punya kantor resmi yang perizinannya lengkap di sini. Kami adalah pengelola resmi dan sudah puluhan tahun di sini. Kenapa kami diperlakukan seperti penjahat, harus hadir ke rumah orang?” ujarnya.

Elvie menegaskan, warga yang memiliki keberatan dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke kantor resmi pengelola.

Ia bahkan memperlihatkan ruangan yang telah dipersiapkan untuk menerima rombongan DPRD Medan sebagai bukti bahwa pihaknya terbuka untuk berdiskusi.

“Kalau kami tidak mau menerima anggota dewan, mungkin kursi ini tidak ada sebanyak ini. Artinya, kami sudah mempersiapkan diri secara baik dan beretika,” katanya.

Ia berharap seluruh perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, sehingga tidak berkembang menjadi kesalahpahaman baru.

Komisi IV Siapkan RDP, Semua Pihak Akan Dipanggil

Usai mendengarkan penjelasan dari pihak developer, Paul Mei Anton Simanjuntak memastikan Komisi IV DPRD Medan akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas polemik pengelolaan Kompleks Taman Malibu Indah secara menyeluruh.

Menurutnya, RDP menjadi langkah penting untuk memberikan ruang yang sama kepada seluruh pihak dalam menyampaikan kronologi, bukti, serta argumentasi masing-masing.

“Untuk saat ini kami harus mendengarkan dulu permasalahan masing-masing pihak. Selanjutnya akan dilakukan RDP untuk mencari solusi. Apalagi, kami mendapat informasi bahwa persoalan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru,” ungkap Paul.

Ia menambahkan, Komisi IV dapat meminta keterangan masing-masing pihak secara terpisah terlebih dahulu guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif sebelum mempertemukan seluruh pihak dalam forum resmi DPRD Medan.

Sementara itu, Alfian menyampaikan apresiasi atas respons dan kehadiran Komisi IV DPRD Medan yang telah bersedia mendengarkan langsung aspirasi warga.

Ia berharap DPRD Medan dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan antara warga dan developer melalui musyawarah sehingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

“Kami dari warga sangat berharap adanya perdamaian dan penyelesaian yang baik secara musyawarah antara developer dengan warga. Kalau nantinya dipertemukan melalui RDP, kami menghormati keputusan tersebut. Yang terpenting, persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan kondisi kompleks tetap kondusif,” pungkas Alfian.

Dengan rencana RDP tersebut, warga berharap DPRD Medan dapat mengurai polemik kenaikan IPL, memperjelas legalitas dan mekanisme pengelolaan lingkungan, serta memastikan hak-hak warga sebagai penghuni kompleks tetap terlindungi.(AC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *