MEDAN, Menarapos.id – Komitmen Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat mendapat apresiasi dari sejumlah fraksi DPRD Kota Medan. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang membahas jawaban fraksi-fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menilai Pemko Medan menunjukkan keseriusan dalam membenahi sistem pelayanan kesehatan, mulai dari peningkatan fasilitas Puskesmas, pemenuhan tenaga kesehatan, hingga penguatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026), dipimpin langsung Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan. Turut hadir Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi yang mewakili Wali Kota Medan Rico Waas, para anggota dewan, pimpinan perangkat daerah, serta sejumlah camat.
Apresiasi terhadap komitmen Wali Kota Medan salah satunya disampaikan Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Muhammad Afri Rizki Lubis. NasDem menyambut positif langkah proaktif kepala daerah dalam merespons usulan inisiatif DPRD terkait pembentukan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan.
Menurut NasDem, keseriusan Pemko Medan terlihat dari berbagai langkah konkret, terutama pembenahan fasilitas Puskesmas serta penguatan sistem kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga mengedepankan pencegahan penyakit dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.
“Dalam pandangan kami, hal ini menunjukkan bagaimana Pemko Medan benar-benar menerima masukan dari DPRD sebagai mitra, sekaligus komitmen serius dalam menjawab kebutuhan warga. Terlebih dengan komitmen dukungan penyediaan anggaran sarana prasarana serta penambahan tenaga kesehatan dalam APBD TA 2027 dan tahun-tahun berikutnya,” ungkap Afri Rizki.
Lebih lanjut, Fraksi NasDem menilai Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan sebagai landasan hukum dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Payung hukum tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan rujukan, hingga rumah sakit.
NasDem juga menyoroti perlunya pembenahan berbagai persoalan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan tanpa diskriminasi.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Muslim, turut menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan konstruktif terhadap kebijakan Pemko Medan.
Fraksi Demokrat memberikan penghargaan kepada Wali Kota Medan Rico Waas atas ketegasannya menegur rumah sakit yang dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban memberikan pelayanan kepada pasien.
Demokrat menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan kewajiban negara yang harus dipenuhi bagi seluruh masyarakat.
“Sesuai UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), setiap orang sejak lahir berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berarti, kesehatan itu bukanlah hadiah dari pemerintah, melainkan hak mutlak seluruh warga,” tegas Muslim di hadapan peserta rapat paripurna.
Untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, Fraksi Demokrat mendorong Dinas Kesehatan Kota Medan agar lebih masif menyosialisasikan kewajiban rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah memasang spanduk imbauan dan menerbitkan edaran resmi yang memuat daftar kewajiban rumah sakit dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, warga dapat mengetahui hak-haknya, sementara pihak rumah sakit diharapkan semakin disiplin menjalankan tanggung jawab pelayanan kesehatan.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan seluruh dokumen jawaban dan tanggapan resmi masing-masing fraksi DPRD Kota Medan kepada Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi.
Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dan masukan bagi Pemko Medan dalam tahapan pembentukan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan.
DPRD Medan berharap Ranperda ini nantinya tidak sekadar menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta memastikan seluruh warga Medan mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara adil dan bermutu.(AC)







