MEDAN, Menarapos.id – Perselisihan hubungan industrial antara pekerja Aldi Sandy Pratama dengan PT Srikandi Inti Lestari dan PT Musim Mas menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Medan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (16/11/2026), para legislator meminta kedua perusahaan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah serta memperhatikan hak-hak pekerja.
RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman L.C., dan dihadiri perwakilan PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, serta Aldi Sandy Pratama selaku pekerja yang berselisih dengan kedua perusahaan tersebut.
Dalam forum tersebut, Aldi mengungkapkan bahwa dirinya dikembalikan dari PT Musim Mas kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, PT Srikandi Inti Lestari, setelah dituding membuat keributan dan melontarkan ancaman kepada atasannya. Namun, Aldi membantah tudingan tersebut.
Ia mengaku persoalan bermula dari beban pekerjaan yang menurutnya tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi kesehatannya. Aldi menyebut dirinya harus mengawasi dua mesin injeksi sekaligus, meskipun telah menyampaikan keberatan karena pekerjaan tersebut dinilai terlalu berat.
“Kata orang Srikandi saya sudah di-PHK. Saya memang ada kesalahan. Tapi SOP Musim Mas tidak ada. Bagaimana caranya satu orang menjaga dua mesin injeksi? Saya sudah bilang tidak bisa,” ungkap Aldi.
Aldi juga mengaku selama bekerja kerap mengalami gangguan kesehatan, seperti asma, sakit lambung, dan vertigo. Ia menyatakan memiliki rekam medis terkait keluhan tersebut, tetapi laporan yang disampaikan kepada bagian HRD menurutnya tidak mendapat tanggapan sebagaimana diharapkan.
Bahkan, ia mengaku pernah mengalami insiden terkena uap panas pada bagian tangan kanan hingga kesulitan mengepalkan tangannya.
“Kami dibuat kerja rodi, dianggap seperti robot. Tangan kanan saya kena uap panas, sehingga tidak bisa dikepal,” paparnya.
Terkait tudingan ancaman terhadap atasan, Aldi mengaku tidak mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai bentuk ancaman yang dituduhkan kepadanya. Karena itu, ia berharap hak-haknya sebagai pekerja tetap dipenuhi.
“Saya meminta hak-hak saya sebagai pekerja,” tegasnya.
PT Musim Mas Sebut Tidak Melakukan PHK
Menanggapi pengaduan tersebut, perwakilan PT Musim Mas, Syafaruddin dan Ronda, menjelaskan bahwa hubungan kerja antara PT Musim Mas dengan PT Srikandi Inti Lestari didasarkan pada perjanjian kerja sama antarbadan usaha atau business to business (B2B).
Mereka menerangkan, tugas Aldi selama ditempatkan di PT Musim Mas adalah mengontrol mesin pembuat jerigen, termasuk menyortir produk yang mengalami kebocoran atau berlubang. Pekerjaan tersebut, menurut mereka, dilakukan secara bergantian.
Pihak Musim Mas juga menyebut terdapat persoalan komunikasi antara Aldi dengan atasannya, termasuk penggunaan kata-kata yang dinilai kurang pantas dan dianggap sebagai ancaman.
“Kita tidak PHK beliau, tetapi kita kembalikan ke user-nya, PT Srikandi. Tinggal Srikandilah yang berwenang terhadapnya,” ujar perwakilan PT Musim Mas.
Srikandi Akui Aldi Karyawan PKWT, Bahas Kompensasi Tiga Bulan Upah
Sementara itu, perwakilan PT Srikandi Inti Lestari, Lemita V., membenarkan bahwa Aldi merupakan karyawan perusahaan tersebut dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Ia menyebut Aldi telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan upah lebih dari Rp4 juta per bulan. Aldi ditempatkan bekerja di lingkungan PT Musim Mas, Kawasan Industri Medan (KIM) II, Kabupaten Deli Serdang.
Menurut Lemita, perusahaan menilai Aldi masih membutuhkan pembinaan, terutama terkait komunikasi dengan pimpinan. Atas dasar itu, pihaknya memanggil Aldi untuk melakukan perundingan bipartit guna mencari penyelesaian.
“Perlu pembinaan dan kami menilai bicaranya tidak sopan dengan pimpinan. Makanya kami panggil saudara Aldi untuk dilakukan bipartite,” jelasnya.
Dalam proses perundingan tersebut, Aldi disebut meminta kompensasi sebesar tiga bulan upah. Awalnya, PT Srikandi menawarkan kompensasi satu bulan upah ditambah pembayaran sisa masa kontrak.
Perusahaan juga mengaku sempat menawarkan penempatan kerja di perusahaan lain dengan besaran gaji yang sama. Namun, tawaran tersebut ditolak Aldi karena mengaku mengalami trauma setelah persoalan yang terjadi di tempat kerja sebelumnya.
Lemita mengatakan pihaknya tidak berniat memaksakan Aldi untuk kembali bekerja. Bahkan, manajemen disebut telah bersedia memberikan kompensasi sebesar tiga bulan upah. Namun, kesepakatan belum tercapai karena Aldi juga meminta pembayaran sisa masa kontrak.
“Kami pun tidak mau memaksakan karena tidak ada niat memecatnya. Hingga akhirnya manajemen mau membayar uang kompensasi tiga bulan upah, tetapi dia tidak mau sebelum manajemen membayar uang sisa kontrak,” ungkapnya.
Janses dan Afif Minta Perusahaan Berikan Kompensasi Layak
Mendengar penjelasan kedua perusahaan dan pengaduan pekerja, anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon, menilai tuntutan Aldi pada prinsipnya telah mendapat respons dari PT Srikandi. Namun, masih terdapat persoalan yang perlu diperjelas, khususnya menyangkut kompensasi dan pembayaran sisa masa kontrak.
Janses meminta perusahaan tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis, tetapi juga memperhatikan kondisi pekerja yang telah memberikan tenaga dan waktunya selama bertahun-tahun.
“PT Srikandi harus tarik ulur juga lah. Karena nama PT Srikandi sudah besar. Bukan miskin kalian (PT Srikandi) bila memberikan sedikit kepada Aldi,” tegas Janses.
Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah, meminta perusahaan menunjukkan itikad baik dengan memberikan kompensasi secara layak agar persoalan tidak semakin berlarut-larut.
“Kalau bisa diberikanlah uang kompensasinya. Kalau bisa lebih, alhamdulillah, tapi jangan sampai kurang lah,” ujarnya.
Modesta Marpaung: Utamakan Kemanusiaan, Jangan Sampai Berlarut ke Jalur Hukum
Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, juga meminta seluruh pihak mengedepankan penyelesaian secara damai. Menurutnya, RDP telah memberikan kesempatan kepada pekerja dan kedua perusahaan untuk menyampaikan penjelasan serta sikap masing-masing.
Ia menekankan pentingnya memperlakukan pekerja secara manusiawi, terlebih Aldi disebut telah bekerja selama kurang lebih tiga tahun di lingkungan perusahaan tersebut.
“Kita sudah mendengarkan pernyataan sikap dari PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari dan karyawannya. Intinya, manusia-kanlah manusia. Damai-damai lah. Sudah ada Disnaker. Takutnya tidak ada putusnya nanti,” ujar Modesta.
Modesta juga berharap PT Srikandi dapat mempertimbangkan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, termasuk kemungkinan memberikan kompensasi yang layak kepada Aldi.
“Bagi kalianlah keuntungan sedikit untuk dia. Soalnya, si Aldi ini pun tidak mau lagi bekerja di perusahaan Musim Mas itu. Rasaku, dimanusiakanlah manusia. Apalagi sudah tiga tahun dia bekerja di situ,” sambungnya.
Ia turut mempertanyakan mengapa persoalan tersebut belum dapat diselesaikan melalui mekanisme di Disnaker Medan hingga akhirnya harus dibawa ke Komisi II DPRD Medan.
“Kalau Disnaker Medan bisa menyelesaikannya, tidak mungkin masalah ini sampai ke Komisi II. Damai-damai lah kalian,” pungkasnya.
Komisi II DPRD Medan berharap kedua perusahaan bersama pekerja segera menemukan titik temu melalui musyawarah dengan melibatkan Disnaker Kota Medan. DPRD menegaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus tetap memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, hak normatif pekerja, serta prinsip keadilan bagi semua pihak.
Melalui RDP tersebut, Komisi II berharap tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan persoalan dapat diselesaikan secara bermartabat tanpa harus berlarut-larut hingga menempuh jalur hukum.(AC)







