MEDAN, Menarapos.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan meningkatkan honorarium kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Pasalnya, insentif sebesar Rp100 ribu per bulan dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Rajudin Sagala kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), menyikapi aspirasi para kader Posyandu di Kota Medan yang mengeluhkan rendahnya honorarium. Terlebih, pembayaran insentif tersebut selama ini dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Menurut Rajudin, kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka tidak hanya membantu pemerintah menjalankan program kesehatan, tetapi juga terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga edukasi kesehatan di lingkungan masyarakat.
“Para kader Posyandu merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka bekerja langsung membantu masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah. Karena itu, sudah sepatutnya kesejahteraan mereka mendapat perhatian serius,” ujar Rajudin.
Ia menilai, Pemko Medan perlu mengevaluasi besaran honorarium yang selama ini diterima kader Posyandu. Kenaikan insentif dinilai penting sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang selama ini mereka jalankan.
“Kami meminta Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honorarium kader Posyandu. Jangan sampai mereka yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat justru kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegasnya.
Selain persoalan nominal honorarium, politisi PKS tersebut juga menyoroti mekanisme pencairan insentif yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ia berharap pembayaran dapat dilakukan secara rutin setiap bulan agar para kader memperoleh kepastian atas hak mereka.
Menurutnya, ketepatan waktu pembayaran merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah terhadap pengabdian kader Posyandu yang selama ini bekerja membantu masyarakat, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.
“Jangan hanya menuntut para kader untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi hak-hak mereka juga harus diperhatikan. Honorarium harus dibayarkan secara rutin setiap bulan dan tidak boleh terlambat,” ujarnya.
Rajudin berharap Pemko Medan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan konkret, termasuk mengevaluasi besaran insentif dan menyiapkan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD Kota Medan.
Anggota DPRD Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ini menegaskan, peningkatan kesejahteraan kader Posyandu bukan semata-mata persoalan nominal honorarium, melainkan bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka sekaligus investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jika kita ingin pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik, maka orang-orang yang berada di garis terdepan dalam pelayanan tersebut juga harus mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya. (ac)







