MEDAN, Menarapos.id — Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meminta pemerintah daerah menyiapkan pemetaan rencana pembangunan untuk menentukan skala prioritas di berbagai sektor di Kabupaten Nias Utara.
Permintaan itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis, 12 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Chandra Dalimunthe, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap.
Menurut Bobby, pemetaan pembangunan diperlukan agar alokasi anggaran pemerintah dapat diarahkan secara lebih tepat pada sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Kita melihat potensi sumber daya di Nias Utara cukup besar. Jika memang diperlukan, pemerintah provinsi akan melakukan intervensi pembangunan. Sementara urusan wajib juga tetap kami siapkan,” kata Bobby.
Ia menjelaskan, penentuan arah pembangunan di wilayah Kepulauan Nias, khususnya Nias Utara, harus didasarkan pada pemetaan yang jelas. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan sektor prioritas yang akan didorong lebih dahulu.
Bobby mencontohkan sejumlah sektor yang bisa menjadi fokus pengembangan, seperti hub ekonomi dan logistik, zona produksi, serta destinasi wisata dan budaya.
“Mana yang bisa kita perbaiki dan kita bangun lebih dulu, itu harus dipetakan. Dengan pemetaan yang jelas kita bisa menentukan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Bobby menilai sejumlah kondisi di wilayah Kepulauan Nias memerlukan perhatian khusus agar pembangunan dapat berjalan optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyinggung pentingnya peningkatan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Untuk mendukung pendidikan dan kesehatan, pemerintah provinsi akan membantu. Tetapi kita juga memiliki keterbatasan, sehingga perlu dilihat terlebih dahulu kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat,” kata Bobby.
Ia juga menyebutkan rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk berkantor sementara di Kepulauan Nias setelah Hari Raya Idulfitri guna memantau langsung kondisi pembangunan di wilayah tersebut.
Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan daerahnya saat ini memperoleh tambahan dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp114 miliar.
Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi terhadap Nias Utara yang termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami berharap dukungan pemerintah provinsi, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang kondisinya masih memprihatinkan,” ujar Amizaro.(rel)
