NIAS UTARA, Menarapos.id – Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golkar, Viktor Silaen, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlibat langsung dalam pengelolaan komoditas rumput laut di Kabupaten Nias Utara. Menurutnya, keterlibatan BUMD diperlukan agar pengelolaan rumput laut tidak berhenti pada penjualan bahan baku, melainkan berkembang hingga menghasilkan produk bernilai tambah.
Viktor mengatakan potensi rumput laut di kawasan Pantai Tureloto, Desa Balefadorotuho, Kecamatan Lahewa, sangat besar dan berpeluang menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hal itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumut tersebut usai meninjau aktivitas pengolahan rumput laut bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan anggota Komisi D lainnya di Nias Utara, Kamis (6/8/2026).
“Selama ini masyarakat hanya menjual rumput laut kepada penampung atau toke. Ke depan, BUMD bisa hadir membeli hasil panen masyarakat dengan harga yang layak, kemudian mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Jadi, pemerintah tidak hanya mengelola bahan baku, tetapi juga menghasilkan produk jadi,” kata Viktor.
Ia menilai pola tersebut akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan jika masyarakat hanya menjual rumput laut dalam bentuk mentah.
Menurut Viktor, industri turunan rumput laut memiliki prospek pasar yang luas, mulai dari sektor pangan, kosmetik, hingga berbagai kebutuhan industri lainnya. Di sisi lain, kebutuhan modal untuk membangun industri pengolahan dinilai relatif tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan potensi keuntungan yang dapat diperoleh.
“Potensi bisnisnya sangat menjanjikan. Produk turunannya beragam, pasarnya luas, bahkan berpeluang menembus pasar ekspor. Ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias Utara,” ujarnya.
Ia juga menilai ketersediaan bahan baku bukan menjadi kendala karena lahan budidaya rumput laut di wilayah tersebut masih dapat dikembangkan. Selain itu, jumlah petani dan pengepul yang selama ini aktif dinilai cukup untuk menopang kebutuhan industri pengolahan.
“Bahan bakunya tersedia dan siklus panennya relatif cepat, sekitar 45 hari. Jika dikelola dengan manajemen yang baik serta didukung permodalan yang memadai, permintaan akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada naiknya pendapatan masyarakat,” katanya.
Viktor menambahkan, keterlibatan pemerintah dapat diwujudkan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan antara BUMD dan kelompok masyarakat. Dengan skema tersebut, masyarakat tetap menjadi pelaku utama budidaya, sementara pemerintah berperan sebagai penggerak industri, pengolahan, dan pemasaran.
“Kerja sama dengan masyarakat bisa diatur melalui berbagai skema kemitraan. Yang terpenting, masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan memperoleh manfaat ekonomi yang nyata dari potensi yang mereka miliki,” pungkasnya.(rel)
