MEDAN, Menarapos.id – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumatera Utara mengapresiasi dukungan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang peduli dengan kesejahteraan dan kedaulatan petani termasuk petani sawit.
Penegasan ini disampaikan Ketua DPW APKASINDO Sumut, H.Ir. Gus Dalhari Harahap bersama Sekretaris DPW APKASINDO Arif Ripai usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara zoom (daring) oleh Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung bersama Sekjen DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino dan pengurus. Rapat tersebut dihadiri 25 Ketua DPW APKASINDO dan Perwakilan dari 164 DPD APKASINDO Kabupaten Kota se Indonesia, Selasa (23/09/25).
Sebagaimana dalam siaran persnya Gus Dalhari Harahap menyampaikan perhatian yang begitu besar Presiden Prabowo Subianto merupakan jawaban dan harapan tentang kesejahteraan terhadap 17 juta petani sawit se Indonesia dengan dukungan dan kepastian legalitas, harga TBS, serta infrastruktur.
Gus juga menyampaikan sebagaimana arahan dari Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, maka pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September 2025 tidak akan turun ke jalan.
Dimana APKASINDO Sumut setuju dengan apa yang diarahkan tidak melakukan demonstrasi ini bertujuan memberikan stabilitas keamanan sosial, politik, dan ekonomi bagi pemerintah. Selain itu, APKASINDO ingin memberikan kenyamanan dan situasi kondusif bagi masyarakat untuk bekerja dan beraktivitas.
“Kami tegaskan kepada seluruh petani sawit APKASINDO supaya tidak ikut demonstrasi di Hari Tani Nasional. Mari kita jaga situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat. Tetap bekerja di kebun sebagai dukungan membantu ketahanan pangan dan energi berbasis sawit,” ucapnya sembari mengutip pernyataan Gulat Manurung yang juga Dewan Pakar Laskar Prabowo ini.
Masih dalam pers pada Rabu (24/09/25), Gus memaparkan beberapa point deklarasi Petani Sawit dalam memperingati Hari Tani Nasional tahun ini yang selanjutnya telah dirumuskan 8 pernyataan sikap dan usulan strategis setara cita kepada Presiden Prabowo Subianto, yang akan dibacakan di Pontianak Kalimantan Barat, sebagai berikut :
1. Mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Dukungan ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat di bidang ketahanan pangan dan energi yang salah satunya berbasis sawit.
2. Kepastian Hukum dan Legalitas lahan bagi perkebunan sawit rakyat.
Dukungan penuh pemerintah melalui jalur afirmasi (tujuan khusus dengan maksud tertentu) dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik kebun sawit rakyat, baik yang sudah APL maupun yang masih diklaim Kementerian Kehutanan sebagai bagian Kawasan hutan dengan syarat sawit sudah tertanam sebelum tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam UUCK dan Pengakuan ketelusuran dalam regulasi EUDR yang tertanam sawit sebelum 2020.
3. Mengakui dan Menghargai Peran Petani
Kami menuntut pengakuan yang lebih besar terhadap peran strategis petani sawit sebagai pilar utama ekonomi nasional. Kami adalah bagian integral dari rantai pasok kelapa sawit yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara.
4. Mendorong Perbaikan Tata Kelola Perkebunan, untuk mendukung upaya-upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang transparan, berkeadilan dan berkelanjutan. Kami siap berkolaborasi dan berdialog dengan pemerintah dan kami sangat mendukung Astacita Presiden Prabowo. Sebagai salah satu wujud nyata Astacita tersebut kami meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak memasang patok/plang di perkebunan sawit rakyat agar tidak memberikan keresahan berakibat terganggunya kamtibmas, gangguan sosial di petani sawit dan masyarakat yang menggantungkan ekonomi keluarganya dari multiplier effect sawit, yang berujung terganggunya target pertumbuhan ekonomi 8%.
5. Direktorat Jenderal Perkebunan Dikembalikan Fungsinya, agar Kementerian Pertanian kembali memberikan perhatian besar kepada petani sawit melalui dukungan kebijakan, terkhusus direktorat jenderal perkebunan supaya Kembali ke tugas pokoknya.
6. Membentuk Badan Sawit Nasional (BSAN) sebagai lembaga menyelesaikan tumpang tindih kebijakan Kementerian/lembaga dan deregulasi aturan yang antagonis, serta memastikan pemasukan negara sesuai eksisting perkebunan sawit Indonesia diperlukan segera BSAN.
7. PSR dan SARPRAS, dalam hal ini mempermudah untuk persyaratan Program PSR dan Program Sarpras melalui dana sawit BPDP (bukan APBN), sebab dengan PSR dan Sarpras kami Petani sawit menuju sejahtera dan dengan program PSR dan Sarpras tersebut kami petani bisa mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk kemandirian energi dan meningkatkan pemasukan negara.
8. Kemitraan Petani Plasma-Inti
Pemerintah harus tegas untuk mewujudkan Kewajiban 20% Plasma bagi Perusahaan (inti) tanpa kecuali dan dukungan petani sawit masuk ke sektor hilir, terutama sebagai produsen FAME (biodiesel). (Rel)
