MEDAN, Menarapos.id – Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., bergerak cepat mengawal tuntutan mahasiswa ke tingkat pusat. Wong secara resmi meneruskan aspirasi berbagai elemen mahasiswa Kota Medan langsung kepada Pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Senayan, Jakarta.
Dokumen tuntutan tersebut dilayangkan melalui surat resmi DPRD Kota Medan perihal Penyampaian Aspirasi Masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan BAM DPR RI, Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. dan Adian Yunus Yusak Napitupulu, S.H.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut konkret atas gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa di Medan beberapa waktu lalu.
Wong Chun Sen menegaskan, langkah ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan tanggung jawab moral dan konstitusional lembaga legislatif daerah untuk memastikan suara rakyat tidak tersumbat di daerah.
”DPRD Kota Medan hadir sebagai rumah rakyat. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa, kami terima dengan terbuka dan wajib kami teruskan kepada lembaga yang memiliki kewenangan eksekusi di pusat,” ujar Wong Chun Sen kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Soroti Kebijakan Nasional hingga Isu Korupsi
Aspirasi yang diteruskan ini merupakan hasil dari aksi unjuk rasa kritis yang digelar pada 17 Juni 2026 di depan Kantor DPRD Kota Medan. Aksi tersebut dimotori oleh koalisi gerakan mahasiswa, mulai dari:
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan, hingga
Aliansi Cipayung Plus Kota Medan.
Dalam surat resminya ke DPR RI, DPRD Medan merinci sejumlah poin krusial yang dituntut mahasiswa.
Isu-isu tersebut dinilai sangat strategis dan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, di antaranya:
Evaluasi total terhadap sejumlah kebijakan publik nasional yang dinilai timpang.
Penyelamatan demokrasi dan penegakan supremasi hukum.
Pemberantasan korupsi yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sektor pendidikan dan ekonomi nasional.
Apresiasi Sikap Kritis Mahasiswa
Wong menambahkan, DPRD Medan sangat menghargai sikap kritis mahasiswa yang memilih jalur konstitusional untuk menyampaikan kritik tajam terhadap jalannya pemerintahan.
”Kami berharap seluruh aspirasi ini menjadi perhatian serius dan bahan pertimbangan penting bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia berjanji DPRD Medan akan terus menjaga komitmen sebagai jembatan yang kokoh antara rakyat dan pembuat kebijakan di tingkat pusat.
”Partisipasi aktif mahasiswa adalah tiang penyangga demokrasi. Kami di daerah akan selalu memastikan setiap suara mereka mendapatkan saluran yang tepat dan didengar oleh pengambil kebijakan di pusat,” pungkasnya.(rel)
