MEDAN, Menarapos.id — Perkara dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo memasuki fase baru. Terdakwa, Amsal Christy Sitepu, keluar dari Rumah Tahanan Tanjunggusta pada Selasa, 31 Maret 2026, setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan mengabulkan penangguhan penahanannya.
Keputusan itu tak lahir dalam ruang hampa. Di belakangnya, ada dorongan politik dari DPR RI—khususnya Komisi III—yang secara kolektif bertindak sebagai penjamin. Anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, datang langsung ke pengadilan untuk menyerahkan surat permohonan, sekaligus mengawal proses hingga Amsal bebas.
“Surat permohonan penangguhan dari DPR RI telah kami sampaikan, dan barusan dikabulkan,” ujar Hinca di Pengadilan Negeri Medan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI. Dalam forum itu, mayoritas anggota menilai penahanan Amsal perlu ditangguhkan, dengan pertimbangan keadilan substantif serta dampaknya terhadap pelaku ekonomi kreatif.
Proses administratifnya berlapis: dari Ketua Komisi III ke pimpinan DPR, lalu diteruskan ke Ketua Pengadilan Negeri Medan sebelum sampai ke majelis hakim. Hinca mengaku menerima arahan langsung dari pimpinan DPR untuk mengawal surat tersebut hingga diserahkan.
Usai dari pengadilan, Hinca menuju Rutan Tanjunggusta. Ia berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum sebelum menjemput Amsal. Dalam kapasitasnya sebagai penjamin, Hinca menyatakan bertanggung jawab menghadirkan Amsal kembali ke persidangan untuk mendengar putusan.
“Nanti kami bawa ke Kabanjahe, dan besok pagi saya pastikan hadir di persidangan,” katanya.
Tekanan Publik dan Narasi Ekonomi Kreatif
Kasus ini sejak awal menyedot perhatian luas, terutama dari kalangan pekerja ekonomi kreatif. Mereka menilai perkara tersebut berpotensi mengkriminalisasi kerja kreatif—khususnya dalam penilaian biaya produksi seperti ide, editing, hingga dubbing yang disebut bernilai nol rupiah dalam perhitungan kerugian negara.
Hinca mengaitkan langkah DPR dengan aspirasi publik. Ia juga menyinggung komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong sektor ekonomi kreatif.
“Harapan masyarakat dan pekerja kreatif dijawab negara,” ujarnya.
Namun, intervensi DPR dalam proses hukum memunculkan pertanyaan tersendiri: sejauh mana lembaga legislatif boleh memengaruhi proses peradilan yang sedang berjalan?
Lima Catatan DPR
Dalam kesimpulan RDPU, Komisi III menyoroti sejumlah hal krusial:
Penegakan hukum diminta mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas.
Pengembalian kerugian negara dinilai lebih penting daripada pemenjaraan.
Putusan hakim diharapkan tidak merusak iklim industri kreatif.
Majelis hakim diminta mempertimbangkan putusan ringan atau bebas.
DPR mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan.
Rekomendasi itu menjadi dasar formal permohonan penangguhan yang kemudian dikabulkan pengadilan.
Respons Penegak Hukum
Pihak Kejaksaan Negeri Karo tetap pada posisinya: proses hukum berjalan sesuai aturan. Meski begitu, kritik terhadap institusi ini menguat, termasuk dari Hinca yang secara terbuka meminta evaluasi terhadap kinerja kejaksaan.
Di tingkat provinsi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum memberikan respons resmi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, hanya menegaskan bahwa penangguhan merupakan kewenangan majelis hakim.
Terkait perhitungan kerugian negara, ia menyebut biaya produksi seperti dubbing dan editing dianggap telah masuk dalam komponen lain sehingga dinilai terjadi pembayaran ganda. Pemeriksaan internal terhadap tim jaksa Kejari Karo, kata dia, masih berlangsung tanpa kesimpulan akhir.
Simbol Dukungan dan Pertaruhan Putusan
Keluar dari rutan sekitar pukul 15.50 WIB, Amsal tampak tersenyum kepada wartawan. Ia menyebut kebebasannya sebagai simbol bagi pekerja ekonomi kreatif.
“Saya berterima kasih. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk pekerja kreatif di Indonesia,” katanya.
Di luar rutan dan pengadilan, puluhan papan bunga berjejer—ucapan selamat dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan tokoh nasional. Dukungan itu memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap kasus ini.
Kini, perhatian beralih ke putusan akhir majelis hakim. Di tengah sorotan publik dan tekanan politik, pengadilan menghadapi ujian: menjaga independensi, atau terseret arus kepentingan yang lebih besar.(rel)
