DPRD Medan menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga Dapil 5 berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (18/05/26). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, didampingi unsur pimpinan serta dihadiri para anggota dewan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin, Sekretaris Daerah Kota Medan Wirinya Ar-Rahman, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, unsur Forkopimda, serta insan pers.
Dalam sambutannya di hadapan peserta rapat, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menyampaikan landasan hukum pelaksanaan kegiatan reses, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
Selain itu, pelaksanaan reses juga berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2025 tentang penjabaran APBD Tahun 2026, serta Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2018. Dasar hukum tersebut turut diperkuat dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan serta Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kota Medan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kota Medan dalam menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan reses di seluruh wilayah Kota Medan. Aspirasi warga didominasi oleh persoalan infrastruktur, banjir, drainase, pelayanan publik, bantuan sosial, hingga isu sosial seperti penyalahgunaan narkoba.
Setelah pembukaan rapat paripurna, agenda dilanjutkan dengan penyampaian hasil pelaksanaan reses dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga Dapil 5. Masing-masing perwakilan Dapil kemudian membacakan laporan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di wilayahnya secara bergiliran dalam forum resmi tersebut.
Dapil 1
Persoalan infrastruktur, khususnya banjir dan buruknya sistem drainase, menjadi keluhan paling dominan masyarakat dalam pelaksanaan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Medan Baru, Medan Petisah, Medan Helvetia, dan Medan Barat.
Anggota DPRD Kota Medan dari Dapil I yang terdiri dari H. Rajuddin Sagala, S.Pd.I, Robi Barus, SE., MAP, Dr. Dra. Lily, Dame Duma Sari Hutagalung, Riza Phalevi Lubis, S.Kom, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos, serta Renville ST, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses yang dilaksanakan pada 21–23 Februari 2026.
Laporan hasil reses dibacakan oleh Robi Barus yang menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan sarana penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus menjadi instrumen utama dalam menyerap aspirasi secara langsung dari warga di daerah pemilihan.
Keluhan Utama: Banjir dan Drainase Buruk
Dalam laporan tersebut, masyarakat dari berbagai kecamatan menyampaikan persoalan yang hampir seragam, yakni banjir akibat saluran drainase yang tidak berfungsi optimal. Warga mengeluhkan parit tersumbat, saluran air tidak memadai, jalan lingkungan rusak, serta genangan air yang kerap masuk ke permukiman saat hujan deras.
Sejumlah titik seperti Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Baru, dan Medan Barat menjadi lokasi dengan intensitas keluhan tertinggi terkait permasalahan tersebut.
Selain itu, warga juga meminta adanya normalisasi dan pembangunan drainase baru, pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan jembatan, serta peningkatan fasilitas umum di kawasan pemukiman.
Aspirasi Lintas Sektor OPD
Tidak hanya infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lintas sektor yang ditujukan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Beberapa OPD yang menerima aspirasi antara lain Dinas SDA-BMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan, PDAM Tirtanadi, PLN, Satpol PP, hingga Polrestabes Medan.
Keluhan masyarakat mencakup beragam isu, mulai dari:
Pengelolaan sampah yang belum optimal dan kebutuhan tempat penampungan sampah. Minimnya penerangan jalan umum (LPJU) di sejumlah kawasan permukiman
Keterbatasan akses air bersih dan layanan PDAM.
Masalah pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan kamar rumah sakit dan aktivasi BPJS PBI
Kesulitan akses bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran
Permintaan penambahan lapangan kerja dan pembinaan UMKM
Kebutuhan bantuan pendidikan seperti KIP, PIP, dan beasiswa.
Penertiban keamanan lingkungan serta pemberantasan narkoba dan kriminalitas
Sorotan Infrastruktur di Dapil I
Dalam bidang infrastruktur, warga menyampaikan ratusan aspirasi teknis, di antaranya pembersihan dan normalisasi parit di Jalan Sejahtera Medan Petisah, perbaikan drainase di Jalan Meranti, pengaspalan jalan di beberapa titik Medan Helvetia dan Medan Barat, hingga pembangunan jembatan penghubung di kawasan Sei Agul.
Selain itu, warga juga menyoroti kondisi jalan lingkungan yang rusak, tidak adanya drainase di beberapa gang, serta tingginya risiko banjir akibat alih fungsi lahan di sejumlah kawasan padat penduduk.
Bidang Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan
Di sektor sosial, masyarakat banyak mengeluhkan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan bantuan lansia. Warga juga meminta pendataan ulang terhadap masyarakat miskin agar bantuan pemerintah lebih merata dan tepat sasaran.
Di bidang kesehatan, keluhan mencakup layanan BPJS yang tidak aktif, keterbatasan layanan rumah sakit, hingga permintaan peningkatan pelayanan puskesmas. Sementara di bidang pendidikan, masyarakat berharap adanya peningkatan akses beasiswa serta bantuan untuk anak sekolah dari keluarga kurang mampu.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Hasil Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 ini akan dirangkum dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kota Medan dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan sebagai bahan penyusunan program pembangunan tahun 2026.
DPRD Kota Medan menegaskan bahwa tidak seluruh aspirasi dapat langsung diakomodasi, namun pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan skala prioritas pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar seluruh OPD terkait meningkatkan sinergi, mempercepat pelayanan publik, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara konkret dan berkelanjutan.
Robi Barus dalam penutup laporannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD, OPD, dan seluruh pemangku kepentingan agar hasil reses benar-benar menjadi dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
Dapil 2
Pelaksanaan reses Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) 2 meliputi wilayah Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan. Sejumlah anggota dewan yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Hadi Suhendra, Margaret, Tia Ayu Anggraini, Muslim, Syaiful Bahri, Zulham Effendi, HT Bahrumsyah, Jansen Simbolon, dan Hj. Roma Uli Silalahi.
Dalam pemaparan hasil reses, Anggota DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, menyampaikan bahwa masyarakat di Dapil 2 masih menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks, mulai dari dampak ekonomi, kebutuhan peningkatan infrastruktur, penanganan banjir, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Menurutnya, masyarakat berharap agar Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, serta memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Berbagai Aspirasi Masyarakat Dapil 2
Dalam pelaksanaan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat disampaikan dan dikelompokkan berdasarkan perangkat daerah terkait sebagai berikut:
1. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK)
Aspirasi masyarakat didominasi oleh permohonan perbaikan jalan lingkungan, pengaspalan, serta peningkatan dan normalisasi drainase di sejumlah titik di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan. Selain itu, masyarakat juga menyoroti persoalan banjir akibat buruknya saluran air dan belum optimalnya sistem drainase di beberapa wilayah permukiman.
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKP-CKTR)
Masyarakat menyampaikan kebutuhan penambahan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum, peningkatan akses air bersih, program bedah rumah, serta ketersediaan lahan pemakaman umum. Selain itu, terdapat pula keluhan terkait kondisi rumah tidak layak huni yang membutuhkan perhatian pemerintah.
3. Dinas Perhubungan
Aspirasi masyarakat didominasi permohonan perbaikan dan penambahan lampu jalan di berbagai titik, baik di Medan Marelan, Medan Labuhan, maupun Medan Belawan, guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga pada malam hari.
4. Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat mengusulkan validasi dan verifikasi ulang data bantuan UMKM yang tumpang tindih serta peningkatan program pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Warga mengusulkan pengadaan sistem peringatan dini banjir (Early Warning System), penambahan perahu karet di setiap kecamatan, serta peningkatan respons pemerintah terhadap wilayah rawan banjir di kawasan Marelan dan sekitarnya.
6. Dinas Lingkungan Hidup
Aspirasi masyarakat mencakup pengerukan sungai dan saluran drainase, peningkatan pengangkutan sampah, relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta penanganan sampah yang menyumbat drainase akibat pasang surut air laut.
7. Dinas Sosial
Masyarakat mengusulkan perbaikan rumah akibat musibah kebakaran, peningkatan bantuan sosial, pendataan ulang penerima PKH, serta pengawasan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan merata.
8. Dinas Pemuda dan Olahraga
Warga mengharapkan pembangunan fasilitas olahraga di ruang terbuka, peningkatan sarana prasarana olahraga, serta perluasan akses beasiswa bagi atlet dan pelajar berprestasi.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan KB
Aspirasi meliputi pendampingan korban KDRT, penyuluhan terkait pernikahan usia dini, serta peningkatan edukasi sosial di masyarakat.
10. Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan
Masyarakat menyampaikan keluhan terkait layanan kesehatan, kepesertaan BPJS, permintaan fogging, serta peningkatan layanan UHC agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Warga meminta kemudahan layanan administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pembukaan unit layanan di wilayah Medan Belawan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspirasi meliputi peningkatan sosialisasi bahaya narkoba, penambahan kuota bantuan pendidikan, pembangunan sekolah baru, serta pemerataan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.
13. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Masyarakat mengusulkan pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, serta bantuan bagi pelaku usaha terdampak bencana dan peningkatan program pemberdayaan ekonomi.
14. Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
Warga mengusulkan peningkatan pelatihan kerja, pembukaan lapangan pekerjaan, serta perhatian terhadap isu pengangguran dan pemutusan hubungan kerja sepihak.
15. PDAM Tirtanadi dan PLN
Aspirasi meliputi perluasan jaringan air bersih, perbaikan kualitas air, penambahan sambungan PDAM, serta peningkatan pemerataan penerangan listrik dan perbaikan infrastruktur kelistrikan.
16. Satpol PP dan Polrestabes Medan
Masyarakat meminta peningkatan patroli keamanan, penindakan terhadap kriminalitas, serta penanganan serius terhadap peredaran narkoba dan gangguan keamanan lingkungan.
17. Kecamatan dan Kelurahan
Aspirasi mencakup peningkatan pendataan bantuan sosial, penanganan tawuran dan begal, serta usulan pemekaran wilayah kelurahan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
18. BBWS Sumatera II Medan
Warga mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan alokasi anggaran yang lebih besar untuk wilayah Medan Utara.
Kesimpulan dan rekomendasi
Seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses Dapil 2 ini akan dihimpun dan dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Medan. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran tersebut akan disinkronkan dengan program pembangunan Pemerintah Kota Medan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di wilayah Medan Utara.
Dapil 3
Rapat paripurna DPRD Kota Medan kembali menjadi momentum penting dalam menyampaikan hasil reses Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Deli, dan Medan Tembung.
Sejumlah anggota DPRD dari Dapil III turut hadir dalam penyampaian laporan tersebut, di antaranya Drs. Wong Chun Sen M.Pd.B, H. Zulkarnain SKM, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, Datuk Iskandar Muda AMd, H. Doli Indra Rangkuti SE, Andreas Pandapotan Purba S.Ak, Modesta Marpaung SKM.S.Keb, dr. Faisal Arbi M.Biomed, Reinhart Jeremy Aninditha SH, Ahmad Affandi Harahap, Edwin Sugesti Nasution SE., MM, serta Lailatul Badri Amd.
Laporan reses dibacakan oleh H. Doli Indra Rangkuti SE yang menyampaikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat telah dihimpun selama masa reses, dengan isu yang paling dominan meliputi penyalahgunaan narkoba, perbaikan infrastruktur, serta optimalisasi bantuan sosial.
Narkoba dan Keamanan Lingkungan Jadi Sorotan Utama
Dalam pemaparannya, Doli menegaskan bahwa persoalan narkoba masih menjadi keresahan utama masyarakat di wilayah Dapil III. DPRD menilai diperlukan kolaborasi yang lebih serius antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk menekan peredaran narkotika yang semakin meresahkan di lingkungan permukiman.
Selain itu, berbagai persoalan lain seperti infrastruktur jalan, drainase, banjir, dan layanan publik juga menjadi perhatian utama yang disampaikan warga.
Aspirasi Infrastruktur: Jalan, Drainase, dan Banjir
Melalui laporan reses ini, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak kepada Dinas SDA-BMBK Kota Medan, di antaranya:
Perbaikan jalan rusak di sejumlah titik di Medan Timur, Medan Perjuangan, dan Medan Deli
Normalisasi serta pengorekan drainase yang tersumbat
Penanganan banjir akibat saluran air yang tidak berfungsi optimal
Lanjutan pengerjaan parit yang belum tuntas
Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman
Warga juga menyoroti kondisi rumah ibadah yang membutuhkan perbaikan fasilitas pendukung.
Penerangan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas
Melalui Dinas Perhubungan, aspirasi masyarakat banyak berfokus pada:
Penambahan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU)
Perbaikan tiang lampu yang sudah rusak atau membahayakan
Penataan lalu lintas di titik rawan kemacetan
Optimalisasi lampu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan
Penertiban angkutan umum yang melanggar aturan
Masyarakat berharap penerangan jalan yang memadai dapat meningkatkan keamanan lingkungan pada malam hari.
Bansos, BPJS, dan Data Kesejahteraan Sosial
Isu bantuan sosial menjadi salah satu aspirasi terbesar masyarakat yang disampaikan kepada Dinas Sosial, di antaranya:
Pemerataan bantuan sosial bagi warga yang layak menerima
Pembaruan data DTKS secara berkala
Penyaluran bantuan untuk lansia, disabilitas, dan keluarga kurang mampu
Permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan
Permohonan aktivasi dan pengalihan BPJS dari mandiri ke PBI
Masyarakat berharap sistem pendataan dan penyaluran bantuan dapat lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Lingkungan, Kesehatan, dan Pelayanan Publik
Aspirasi lain juga disampaikan terkait:
Pengelolaan sampah dan penyediaan tempat sampah
Penanganan pohon tua yang berpotensi membahayakan
Peningkatan pelayanan kesehatan dan fasilitas BPJS
Pemerataan akses pendidikan dan bantuan siswa
Penyediaan air bersih melalui PDAM Tirtanadi
Masyarakat menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari.
Ekonomi, UMKM, dan Ketenagakerjaan
Di sektor ekonomi, warga berharap adanya penurunan harga kebutuhan pokok
Dukungan permodalan dan alat produksi bagi UMKM.
Perhatian terhadap pedagang kecil dan
Pembukaan lapangan kerja bagi generasi muda dan ibu rumah tangga
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Dapil III.
Kesimpulan dan Saran
Di akhir pemaparannya, H. Doli Indra Rangkuti SE menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun melalui reses ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Medan.
Seluruh hasil reses tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme Sistem Informasi Pembangunan Daerah, sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dapil 4
Daerah Pemilihan IV (Medan Area, Medan Denai, Medan Kota, dan Medan Amplas)**
Menjaring Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan Kota Medan yang Lebih Baik
Dalam rangka pelaksanaan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV yang meliputi Kecamatan Medan Area, Medan Denai, Medan Kota, dan Medan Amplas kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi, masukan, serta keluhan warga.
Adapun Anggota DPRD Kota Medan dari Dapil IV yaitu: Agus Setiawan, David Roni Sinaga, dr. H. Ade Taufik, Hj. Sri Rezeki, Fauzi, Elbarino Shah, Afif Abdillah, Godfried Effendi Lubis, Dodi Robert Simangunsong, dan Edi Saputra.
Dalam laporan yang dibacakan oleh Anggota DPRD Kota Medan Fauzi, disampaikan bahwa secara umum masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait infrastruktur dasar seperti drainase, banjir, kondisi jalan lingkungan, penerangan jalan umum, serta kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan semakin membebani kehidupan warga.
Aspirasi Masyarakat Dapil IV
Melalui kegiatan reses ini, berbagai aspirasi masyarakat berhasil dihimpun dan dikelompokkan berdasarkan instansi terkait. Berikut rangkuman pokok permasalahan yang disampaikan masyarakat:
1. Bidang Infrastruktur dan Drainase (Dinas SDABMBK Kota Medan)
Masyarakat banyak menyampaikan keluhan terkait buruknya kondisi drainase yang menyebabkan banjir di sejumlah titik permukiman. Warga juga mengusulkan normalisasi parit, pengorekan drainase, pengaspalan jalan lingkungan, hingga pemasangan pembatas pengaman di area parit untuk keselamatan anak-anak dan warga sekitar.
Selain itu, sejumlah permintaan juga mencakup penanganan pohon tua yang membahayakan, perbaikan jalan yang rusak, serta peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan agar tidak lagi terjadi genangan air saat hujan.
2. Bidang Perumahan, Permukiman, dan Tata Ruang (PKP-CKTR)
Aspirasi masyarakat meliputi peningkatan kualitas air bersih, penanganan sampah, serta penambahan penerangan di gang-gang permukiman. Warga juga mengharapkan penataan lingkungan yang lebih baik agar tercipta kawasan yang bersih, sehat, dan layak huni.
3. Bidang Perhubungan
Keluhan masyarakat didominasi oleh lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi, minimnya penerangan di sejumlah titik rawan, serta maraknya praktik juru parkir liar. Warga juga meminta peningkatan pengawasan serta perbaikan sistem penerangan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari.
4. Bidang Lingkungan Hidup
Masyarakat menyampaikan keluhan terkait pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, serta kurangnya fasilitas tempat sampah di sejumlah wilayah. Selain itu, ada juga permintaan penertiban aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan serta perbaikan taman kota agar dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Bidang Sosial dan Kesejahteraan
Aspirasi yang disampaikan meliputi penyaluran bantuan sosial (PKH dan Bansos) yang tepat sasaran, perhatian terhadap lansia dan warga kurang mampu, serta peningkatan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak kondisi ekonomi.
Warga juga menyoroti pentingnya transparansi data penerima bantuan agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran program pemerintah.
6. Bidang Kesehatan dan BPJS
Masyarakat mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan, ketersediaan kamar rumah sakit, serta akses pelayanan kesehatan yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Selain itu, warga juga meminta peningkatan layanan posyandu, edukasi kesehatan masyarakat, serta kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat kurang mampu.
7. Bidang Pendidikan
Aspirasi masyarakat mencakup pemerataan bantuan pendidikan, beasiswa, serta Program Indonesia Pintar (PIP). Warga juga berharap adanya peningkatan akses pendidikan gratis, keringanan biaya kuliah, serta perhatian terhadap siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, masyarakat juga meminta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta percepatan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
8. Bidang Ekonomi, UMKM, dan Perdagangan
Warga mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok serta meminta perhatian pemerintah untuk stabilisasi harga pasar. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
9. Bidang Keamanan dan Ketertiban
Aspirasi masyarakat menyoroti meningkatnya aksi kriminalitas, begal, tawuran remaja, serta gangguan keamanan lingkungan. Warga berharap adanya peningkatan patroli kepolisian, penertiban premanisme, serta pengawasan wilayah yang lebih ketat demi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat.
Kesimpulan dan Saran
Di akhir pelaksanaan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Anggota DPRD Kota Medan menegaskan bahwa kegiatan reses ini merupakan momentum penting dalam menyerap langsung aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah Dapil IV.
Seluruh masukan, usulan, dan harapan masyarakat yang dihimpun akan dirangkum menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Medan dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan tahun 2026.
DPRD Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Meski tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan sekaligus, diharapkan pemerintah dapat menetapkan skala prioritas pembangunan secara tepat, terarah, dan berkeadilan.
Selain itu, DPRD Kota Medan juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai bidang masing-masing, serta memperkuat sinergi dengan DPRD dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dapat terwujud, serta kesejahteraan masyarakat Kota Medan semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Dapil 5
Hasil pelaksanaan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan Medan Tuntungan, resmi disampaikan dalam rapat penyampaian aspirasi masyarakat.
Pemaparan hasil reses tersebut disampaikan oleh Iswanda Ramli, mewakili seluruh anggota DPRD Dapil V, yakni Yohanes Hutagalung, Jusuf Ginting, H. Kasman Bin Marasakti Lubis, Syaiful Ramadhan, Salomo Tabah Ronal Pardede, Rommi Van Boy, dr. Dimas Sofani Lubis, dr. Muhammad Afri Rizki Lubis, Henty John Hutagalung, Eko Afrianta Sitepu, Binsar Simarmata, dan Iswanda Ramli.
Dalam laporan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat berhasil dihimpun dan akan menjadi bahan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Medan untuk diteruskan kepada Pemerintah Kota Medan.
Infrastruktur dan Drainase Jadi Keluhan Dominan Warga
Iswanda Ramli menyampaikan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat masih didominasi oleh kebutuhan dasar infrastruktur, khususnya perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan drainase.
Warga dari berbagai kecamatan mengusulkan, antara lain:
Pembangunan dan normalisasi drainase untuk mengatasi banjir
Pengaspalan serta perbaikan jalan rusak dan berlubang
Penanganan dampak galian utilitas dan kerusakan jalan
Peningkatan sistem pengelolaan aliran air di kawasan permukiman
Sejumlah titik yang menjadi perhatian di antaranya kawasan Medan Johor, Medan Selayang, Medan Tuntungan, dan Medan Polonia yang kerap terdampak banjir saat curah hujan tinggi.
Pelayanan Publik, Air Bersih, dan Listrik Masih Dikeluhkan
Selain infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik, seperti:
Kesulitan akses air bersih dan layanan PDAM
Gangguan pasokan listrik di beberapa wilayah
Permintaan penambahan serta perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU)
Warga berharap Pemerintah Kota Medan melalui instansi terkait dapat segera melakukan perbaikan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Sorotan pada Bantuan Sosial dan Kesehatan
Di bidang sosial, aspirasi masyarakat banyak menyoroti:
Permintaan pendataan ulang penerima bantuan sosial (PKH, BPNT, KIP)
Keluhan ketidaktepatan sasaran bantuan
Permohonan kemudahan akses BPJS Kesehatan dan layanan gratis bagi masyarakat kurang mampu
Permintaan pengaktifan kembali peserta BPJS yang dinonaktifkan
Masyarakat juga mengharapkan pelayanan kesehatan lebih cepat, khususnya dalam proses rujukan dan penanganan pasien di fasilitas kesehatan.
Pendidikan, UMKM, dan Ketenagakerjaan Jadi Perhatian
Di sektor pendidikan, masyarakat mengusulka
Penambahan kuota KIP dan PIP
Bantuan bagi siswa kurang mampu
Dukungan bagi anak putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan
Sementara di sektor ekonomi, aspirasi warga mencakup:
Bantuan permodalan UMKM
Pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha
Penguatan ekonomi keluarga melalui pelatihan usaha kecil
Di bidang ketenagakerjaan, warga juga menyoroti tingginya angka pengangguran dan meminta adanya perluasan lapangan pekerjaan serta pelatihan kerja bagi generasi muda.
Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Isu keamanan lingkungan turut menjadi perhatian, di antaranya:
Maraknya peredaran narkoba
Pencurian, begal, dan premanisme
Permintaan pengaktifan kembali pos kamling
Penertiban hewan ternak di kawasan permukiman
Warga berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Komitmen Tindak Lanjut DPRD Kota Medan
Iswanda Ramli menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan reses ini akan dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Medan dan diteruskan kepada Bappeda Kota Medan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2027.
“Seluruh aspirasi ini merupakan cerminan kebutuhan riil masyarakat. DPRD berkomitmen untuk mengawal agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Dorongan Penguatan Sinergi Pemerintah dan DPRD
DPRD Kota Medan juga mendorong Pemerintah Kota Medan agar terus memperkuat sinergi lintas Organisasi..
Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti berbagai persoalan masyarakat secara cepat dan tepat.
Pokok-Pokok Pikiran DPRD diharapkan menjadi acuan strategis dalam menentukan program pembangunan, lokasi prioritas, serta kelompok sasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kesimpulan dan Saran
Melalui pelaksanaan Reses V ini, DPRD Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kota yang lebih merata, responsif, dan berkeadilan.
Berbagai aspirasi yang dihimpun diharapkan tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Medan secara berkelanjutan.
Wali Kota Medan Tegaskan OPD Harus Responsif
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan harus responsif dan cepat menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses DPRD Kota Medan.
Hal tersebut disampaikan Rico saat menghadiri rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Kota Medan. Menurutnya, reses memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan Kota Medan ke depan.
Rico mengatakan, berbagai aspirasi yang dihimpun dari masyarakat menunjukkan tingginya harapan warga terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Medan.
Sejumlah persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat, kata dia, masih berkaitan dengan infrastruktur jalan, drainase, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga persoalan sosial lainnya.
“Kami meminta seluruh OPD untuk benar-benar menanggapi hasil reses ini secara serius, cepat tanggap dan responsif. Aspirasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi laporan tertulis semata, tetapi harus ditindaklanjuti secara nyata,” tegas Rico.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan yang inklusif, maju dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPRD Medan Dorong Aspirasi Warga Segera Direalisasikan
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen berharap seluruh hasil reses yang telah dihimpun dapat segera direalisasikan oleh Pemerintah Kota Medan secara optimal, tepat sasaran dan berkesinambungan.
Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses merupakan kebutuhan nyata warga yang harus menjadi perhatian bersama demi mendukung percepatan pembangunan Kota Medan.
“Semoga seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dapat diwujudkan dalam bentuk program pembangunan nyata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kota Medan secara luas dan merata,” pungkas Wong Chun Sen.(AC)
