MEDAN, Menarapos.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Rommy Van Boy, menyoroti sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat dalam pelaksanaan reses. Aspirasi tersebut mencakup persoalan administrasi, infrastruktur, penerangan lampu jalan umum (LPJU), pepohonan yang berpotensi membahayakan warga, hingga lambannya respons sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Rommy menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (31/8/2026).
Ia menegaskan, berbagai aspirasi yang dihimpun anggota DPRD melalui reses, sosialisasi peraturan daerah (sosper), maupun kegiatan turun ke lapangan tidak boleh berhenti sebatas laporan. Menurutnya, setiap keluhan warga harus diverifikasi dan ditindaklanjuti OPD sesuai kewenangannya.
Rommy meminta Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang berulang kali disampaikan masyarakat.
Menurut politikus Partai Golkar tersebut, persoalan di Dapil 5 bukan hanya terjadi di satu kawasan. Sejumlah permasalahan serupa juga ditemukan di berbagai wilayah Kota Medan sehingga membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas-OPD.
Rommy Soroti LPJU: Jalan Gelap Dinilai Picu Kerawanan Kejahatan
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan serius Rommy adalah minimnya penerangan lampu jalan. Ia menilai keberadaan LPJU tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan lingkungan dan mencegah potensi tindak kriminal.
Rommy mengaitkan persoalan penerangan jalan dengan upaya Pemko Medan bersama kepolisian dalam menekan aksi kejahatan jalanan, termasuk begal.
“Bapak Wali Kota kita, saat ini kan bersama Bapak Kapolresta Medan tengah menggiatkan pencegahan dan penindakan pelaku kejahatan. Bagaimana ini kita bisa kita atasi? tetapi dinas terkait tidak support, tidak mendukung. Salah satunya penerangan lampu jalan,” kata Rommy.
Ia menilai kondisi jalan yang gelap dapat menciptakan celah bagi pelaku kejahatan. Sebaliknya, kawasan yang memiliki penerangan memadai dinilai dapat meningkatkan pengawasan dan membuat pelaku berpikir ulang untuk melakukan aksinya.
“Begitu lampu jalan ini tidak dihidupkan, ini menjadi tempat kejahatan terjadi. Kalau tempatnya terang, orang mau berbuat juga berpikir. Karena gelap, ada kesempatan mereka melakukan kejahatan,” ujarnya.
Rommy meminta Dinas Perhubungan Kota Medan lebih responsif terhadap laporan masyarakat terkait LPJU, baik lampu yang mati maupun titik jalan yang membutuhkan tambahan penerangan.
Ia menilai alasan keterbatasan armada tidak seharusnya menjadi hambatan untuk memberikan pelayanan, terutama pada titik-titik yang telah berulang kali dilaporkan warga dan memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Ini LPJU, mohon ditanggapi dengan baik. Tingkat kerawanannya sangat luar biasa. Tingkat kriminal dan kejahatan itu dimulai dari tempat yang gelap,” tegasnya.
Keluhan Warga Disebut Berulang, OPD Diminta Jangan Hanya Terima Laporan
Rommy mengungkapkan, persoalan yang ditemukan di lapangan bukan merupakan keluhan baru. Sejumlah laporan telah disampaikan berkali-kali melalui agenda reses, sosper maupun kegiatan turun langsung ke masyarakat.
Namun, ia menyayangkan masih terdapat laporan yang dinilai belum mendapatkan respons maupun hasil penanganan yang jelas dari OPD terkait.
“Beberapa kali kita melakukan reses, sosper, laporan-laporan warga itu sudah kita sampaikan ke dinas-dinas terkait. Tetapi sampai saat ini dinas terkait juga tidak ada respons dan tidak ada hasil dari laporan itu,” ungkapnya.
Menurut Rommy, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemko Medan. Sebab, anggota DPRD yang turun ke lapangan secara rutin menerima langsung keluhan masyarakat dan kemudian meneruskannya kepada pemerintah.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat seharusnya tidak berhenti dalam bentuk dokumen atau laporan administratif. Pemerintah perlu memastikan adanya tindak lanjut yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Soroti Ketidakhadiran OPD Saat Paripurna Hasil Reses
Rommy juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah OPD terkait dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil reses.
Ia menyebut ketidakhadiran pejabat atau perwakilan OPD menjadi catatan tersendiri karena agenda tersebut membahas langsung berbagai persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Jadi, sewaktu tadi saya membacakan hasil reses, saya lihat OPD-OPD yang terkait juga tidak hadir. Absensinya ada, tetapi orangnya tidak ada. Ini menjadi catatan bagi sekretariat dan juga bagi Bapak Wali Kota Medan,” katanya.
Rommy meminta Pemko Medan memastikan jajaran OPD memiliki tingkat responsivitas yang sejalan dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui laporan administratif. Ukuran keberhasilan juga harus terlihat dari penyelesaian persoalan masyarakat di lapangan.
“Jangan program Bapak Wali Kota bagus, tetapi anggota di bawahnya tidak bekerja dengan bagus. Jangan juga semua laporan beres, tetapi di lapangan tidak beres. Yang tahu tidak beres itu kami, dewan, karena kami turun setiap bulan, baik sosper, reses maupun wasbang,” ujarnya.
Dinas PU, Dishub dan Lingkungan Hidup Jadi Sorotan
Selain LPJU, Rommy menyoroti kinerja sejumlah OPD yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Ia menilai persoalan infrastruktur, penerangan jalan dan keberadaan pepohonan yang berpotensi tumbang harus mendapat penanganan cepat.
Terlebih, kondisi cuaca seperti hujan deras dan angin kencang sulit diprediksi sehingga pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi risiko.
“Hari ini kita sama-sama tahu, hujan, cuaca, angin besar itu kita tidak bisa prediksi. Hari ini sudah ada korban juga, pimpinan kita ini mobilnya tertimpa pohon,” katanya.
Rommy menilai laporan warga terkait pohon yang dinilai membahayakan seharusnya dapat ditangani lebih cepat. Menurutnya, respons dini dapat mengurangi risiko kecelakaan maupun kerugian yang mungkin dialami masyarakat.
“Kalaulah laporan-laporan yang dari jauh-jauh hari itu bisa ditanggapi Dinas Lingkungan Hidup, mungkin tingkat kecelakaan dan risiko yang menimpa masyarakat semakin kecil. Tetapi hari ini karena ada pembiaran, itu bisa terjadi,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat merasa cemas, terutama warga yang tinggal di kawasan dengan pepohonan besar yang berpotensi tumbang ketika diterpa hujan deras dan angin kencang.
“Bagaimana dengan masyarakat di luar sana yang ketika ada angin ribut sudah tidak bisa tidur? Kenapa? Di depan rumah mereka ada pohon-pohon besar. Sudah kita ajukan, tetapi sampai sekarang tidak dikerjakan, dengan berbagai alasan,” tuturnya.
DPRD Minta Koordinasi OPD Diperkuat
Rommy berharap Pemko Medan memperkuat koordinasi antara OPD dan DPRD, khususnya dalam menindaklanjuti aspirasi yang dihimpun dari masyarakat.
Menurutnya, setiap laporan yang disampaikan anggota DPRD seharusnya dapat segera diverifikasi, ditentukan OPD penanggung jawabnya, kemudian diberikan tindak lanjut yang jelas.
Ia menegaskan DPRD tidak bermaksud mencari kesalahan atau berhadap-hadapan dengan OPD. Sebaliknya, anggota dewan menjalankan fungsi sebagai penyambung aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pemerintahan.
“Kami ini bukan menjadi musuh OPD. Kami penyambung lidah masyarakat yang harus menyampaikan kepada OPD terkait. Bukan kami mau mengoreksi ataupun mencari-cari kesalahan,” jelasnya.
Rommy kembali menegaskan bahwa berbagai kritik yang disampaikan merupakan bagian dari amanah masyarakat yang diterima anggota DPRD ketika turun ke lapangan.
“Kami hanya menyampaikan amanah dari masyarakat kepada kami, kemudian kami sampaikan kepada OPD dan kepada Bapak Wali Kota Medan,” pungkas Rommy.(AC)
