MEDAN, Menarapos.id — Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Asistensi Penataan Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan Komponen Pendukung Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI di Balai Kota Medan, Kamis (17/9/2026).
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengatakan, pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan. Menurutnya, diperlukan keterlibatan dan sinergi seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah.
“Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya menyampaikan selamat datang di Kota Medan kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Zakiyuddin.
Ia mengatakan, kegiatan asistensi tersebut memiliki arti penting bagi Pemko Medan karena memberikan pemahaman mengenai penataan sarana prasarana darat, kesehatan, dan pergudangan sebagai komponen pendukung pertahanan negara.
“Pemko Medan pada prinsipnya siap mendukung koordinasi dan kerja sama yang diperlukan. Setiap potensi sumber daya yang ada diharapkan dapat ditata dan dikelola secara baik, terkoordinasi, dan tepat sasaran untuk mendukung kepentingan pertahanan negara,” katanya.
Zakiyuddin berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada asistensi dan penyampaian informasi. Ia mendorong adanya pemahaman yang sama, koordinasi yang semakin kuat, serta tindak lanjut yang jelas di antara seluruh pihak terkait.
“Kegiatan ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan dan sinergi seluruh perangkat daerah serta unsur terkait dalam mendukung kebijakan pertahanan negara di wilayah Kota Medan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forkopimda Kota Medan, Kodam I/Bukit Barisan, Kodaeral I, Lanud Soewondo, Kodim 0201/Medan, Polrestabes Medan, instansi penegak hukum, perangkat daerah, serta perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
Kemhan Dorong Penataan Sumber Daya Nasional
Sementara itu, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan RI Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Sri Yanto, S.T., M.Si.(Han.), IPU, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pothan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA, mengatakan penataan sumber daya nasional menjadi komponen pendukung pertahanan negara penting dilakukan di tengah dinamika ancaman global yang semakin kompleks.
Ia menjelaskan, sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Dalam sistem tersebut, Ditjen Pothan berperan mengintegrasikan sarana dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung pertahanan negara.
“Asistensi yang kita laksanakan hari ini merupakan pengejawantahan dari upaya penataan sumber daya nasional menjadi Komponen Pendukung Pertahanan Negara,” ujar Wirawan.
Menurutnya, pembangunan sarana prasarana sipil seperti transportasi, logistik, siber dan telekomunikasi, serta energi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan aspek dual-use atau fungsi ganda.
Dengan konsep tersebut, sarana prasarana sipil diharapkan dapat dikonversi untuk kepentingan pertahanan negara apabila terjadi kondisi kontinjensi dan terdapat pernyataan mobilisasi dari Presiden.
“Hasil kegiatan asistensi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat pimpinan nasional,” katanya.
Wirawan menambahkan, penataan komponen pendukung pertahanan negara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.
Kegiatan di Balai Kota Medan tersebut diisi dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif bersama para pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan menyatukan persepsi dan pemahaman di daerah untuk mengoptimalkan kesiapan sumber daya nasional dalam mendukung sistem pertahanan semesta.
“Penataan sarana dan prasarana darat, kesehatan, serta pergudangan yang dimiliki oleh komponen pendukung—baik dari instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMD sangat krusial untuk diintegrasikan secara terstruktur ke dalam kekuatan pertahanan negara,” ujar Wirawan.(rel)
