MEDAN, Menarapos.id – Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen SKM, melontarkan teguran keras kepada Camat Medan Timur dan Lurah Pulo Brayan Bengkel yang tidak hadir dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Kota Medan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Persampahan.
Di hadapan ratusan warga, politisi Partai Gerindra itu menyayangkan ketidakhadiran pejabat wilayah dalam kegiatan yang menjadi wadah masyarakat menyampaikan langsung berbagai persoalan lingkungan dan pelayanan publik.
Teguran tersebut disampaikan Zulkarnaen saat menggelar Sosper di Lapangan Bola, Jalan Pasar, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Zulkarnaen, kegiatan Sosper bukan sekadar agenda formalitas, melainkan kesempatan bagi aparatur pemerintah untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, mulai dari persoalan sampah, lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mati hingga drainase tersumbat yang menyebabkan banjir.
“Saya sangat kecewa dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Seharusnya mereka tahu bahwa ini tempat belanja masalah warga. Kita ini pejabat negara yang digaji dari PBB yang dibayar rakyat,” tegas Zulkarnaen.
Ia menekankan, aparatur pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, terlebih ketika warga membutuhkan solusi atas persoalan yang setiap hari mereka hadapi.
Zulkarnaen juga mengingatkan bahwa masyarakat yang taat membayar retribusi persampahan berhak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah secara rutin dan layak.
Warga Keluhkan Sampah Menumpuk hingga Banjir Tiga Hari
Dalam sesi dialog, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sederet persoalan yang selama ini belum tertangani secara maksimal.
Dahlia Simorangkir meminta pemerintah menyediakan tempat atau tong sampah di lingkungan tempat tinggalnya agar masyarakat memiliki fasilitas pembuangan sampah yang memadai.
Sementara Citra, warga Jalan Sejati, mengeluhkan pengangkutan sampah yang tidak tuntas hingga menimbulkan bau menyengat. Ia juga menyoroti minimnya lampu penerangan di kawasan tersebut yang dipenuhi gudang sehingga kondisinya gelap.
Keluhan serupa disampaikan Rospita br Sirait. Ia menyoroti tumpukan sampah di kawasan Perwira 1 yang dibuang sembarangan ke tanah kosong hingga masuk ke gorong-gorong dan memicu banjir saat hujan.
Ika, warga Jalan Alam Alim 16, mengeluhkan petugas kebersihan yang disebut enggan mengangkut sampah hasil tebangan pohon dari rumah warga.
Tak hanya persoalan sampah, warga Jalan Jati juga meminta perhatian terhadap pendangkalan parit dan kerusakan dinding drainase sepanjang gang. Kondisi tersebut menyebabkan air banjir menggenangi permukiman bahkan hingga tiga hari.
DLH Tambah 41 Dump Truck dan 250 Gerobak Sampah
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kabid PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Gunawan Siahaan, menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sarana dan prasarana pengangkutan sampah melalui dukungan anggaran DPRD Medan.
Pada 2026, DLH menambah 41 unit dump truck, 100 unit becak sampah sehingga total menjadi 132 unit, serta 250 unit gerobak sampah untuk menjangkau kawasan permukiman dan gang-gang sempit.
Terkait kebutuhan tong sampah, DLH menyatakan siap mendistribusikan tempat sampah terpilah serta menyediakan kontainer armroll berkapasitas 10 meter kubik.
Warga dapat mengusulkan kebutuhan dan titik penempatan melalui RT, lurah maupun camat untuk diteruskan kepada DLH.
Selain itu, Pemko Medan juga menargetkan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) rampung pada akhir 2029. Proyek tersebut diharapkan mampu mengolah sampah rumah tangga dan industri menjadi energi listrik.
Drainase Primer Parit Bengkel Jadi Sorotan
Sementara itu, Kepala UPT Medan Timur Dinas SDABMBK Kota Medan, Amsyaruddin Noer, ST, menjelaskan bahwa salah satu penyebab persoalan banjir di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel berkaitan dengan kondisi saluran drainase primer, khususnya Parit Bengkel.
Menurutnya, terjadi penyempitan dimensi saluran di kawasan Cemara Hijau menuju muara jalan tol sehingga memengaruhi aliran air.
Selain itu, kondisi kontur tanah di kawasan Pulo Brayan Bengkel yang relatif rendah menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan banjir.
Rencana peninggian jalan seperti Jalan Veteran juga menghadapi kendala karena sebagian kawasan permukiman berada di atas lahan aset PJKA.
Meski demikian, pihaknya menyatakan penanganan dan normalisasi drainase akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Zulkarnaen: Anggaran PU Ditambah Rp100 Miliar
Menutup kegiatan Sosper, Zulkarnaen menegaskan DPRD Medan akan mengawal berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait pembenahan drainase, peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dan perbaikan lampu penerangan jalan melalui Program Zero Mati Lampu.
Ia menyebutkan, anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah disahkan dan mendapat tambahan sebesar Rp100 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur Kota Medan.
“Anggaran PU sudah kita ketok dan ditambah Rp100 miliar. Medan ini kota kaya, jadi tidak ada alasan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan terbaik. Semua aspirasi ini akan saya kawal sampai tuntas,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasi Sarpras Kecamatan Medan Timur Abdi Wibowo, Kasi Trantib Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Hislahuddin, tokoh agama Akhmad Tohir, serta tokoh masyarakat MHD Sholeh.
Melalui kegiatan ini, Zulkarnaen berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan kelurahan semakin responsif dalam menindaklanjuti persoalan masyarakat, bukan sekadar hadir ketika ada agenda seremonial.(ac)
