Nasional

Aripay Tambunan Soroti Harga TBS Rp2.400, Dorong Kesejahteraan Petani Sawit

325
×

Aripay Tambunan Soroti Harga TBS Rp2.400, Dorong Kesejahteraan Petani Sawit

Sebarkan artikel ini
Teks: Anggota DPRD Sumut Dr Aripay Tambunan saat menjadi narasumber dalam seminar “Bersama Membangun Perkebunan Sawit yang Aman, Peduli Lingkungan dan Bebas dari Kebakaran” yang diselenggarakan SawitSetara.co di Hotel Madani, Medan, Rabu (18/11/2026).(Amsal)

MEDAN, Menarapos.id – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra, H. Dr. Aripay Tambunan, mendorong penguatan sektor perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pembenahan kebijakan tata niaga, peningkatan harga tandan buah segar (TBS), serta pengembangan integrasi perkebunan dengan peternakan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam seminar bertema “Bersama Membangun Perkebunan Sawit yang Aman, Peduli Lingkungan dan Bebas dari Kebakaran” yang diselenggarakan SawitSetara.co di Hotel Madani, Medan, Rabu (18/11/2026).

Dalam pemaparannya, Aripay menyatakan sependapat dengan pandangan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, mengenai pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap petani kelapa sawit, terutama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan harga TBS di tingkat pekebun.

Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan arah yang cukup jelas bagi pengembangan industri sawit nasional. Namun, persoalan sering muncul ketika kebijakan tersebut memasuki tahap implementasi di tingkat teknis pemerintahan.

“Presiden sudah memikirkan pembangunan dari hulu sampai hilir. Agenda hilirisasi dan pembangunan dari desa juga sudah masuk dalam Asta Cita. Tetapi, ketika diterjemahkan menjadi kebijakan teknis, masih ada saja persoalan yang justru menghambat kepentingan petani,” ujar Politisi Gerindra tersebut.

Aripay menilai, ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaannya di tingkat kementerian maupun direktorat dapat berdampak langsung terhadap posisi tawar petani sawit.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Apkasindo, organisasi perkebunan, akademisi, mahasiswa, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama mengawal kebijakan agar benar-benar memberikan manfaat bagi pekebun.

Harga TBS Harus Berpihak kepada Petani

Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian Aripay adalah rendahnya harga TBS yang diterima petani dibandingkan dengan potensi nilai ekonomi komoditas kelapa sawit.

Dalam seminar tersebut, harga TBS di tingkat petani disebut berada pada kisaran Rp2.400 hingga Rp2.500 per kilogram.

Menurut Aripay, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena petani merupakan salah satu mata rantai utama dalam industri kelapa sawit nasional. Mereka tidak boleh terus-menerus berada pada posisi paling lemah dalam rantai perdagangan komoditas strategis tersebut.

Ia juga menyinggung persoalan tata niaga dan distribusi keuntungan industri sawit, termasuk pentingnya transparansi perdagangan serta penguatan posisi petani dalam mekanisme pasar.

“Bagaimana mungkin perkebunan sawit yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, tetapi petaninya masih menerima harga yang belum sesuai dengan harapan? Ini yang harus kita ubah. Petani harus mendapatkan manfaat yang lebih adil dari hasil perkebunan sawit,” tegasnya.

Aripay mengajak Apkasindo untuk terus memperjuangkan kepentingan pekebun melalui pengawalan regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan menteri.

Ia menegaskan, perjuangan meningkatkan kesejahteraan petani sawit harus dilakukan secara terorganisasi dan berkelanjutan agar aspirasi pekebun tidak berhenti sebatas pembahasan seminar.

Integrasi Sawit dan Peternakan Jadi Peluang Ekonomi Baru

Selain persoalan harga TBS, Aripay juga menyoroti potensi besar pengembangan sistem integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi atau dikenal dengan sistem integrasi sawit-sapi.

Menurutnya, perkebunan kelapa sawit rakyat tidak hanya dapat menghasilkan TBS, tetapi juga berpotensi menjadi kawasan pengembangan peternakan yang produktif dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, pemanfaatan lahan perkebunan untuk kegiatan peternakan dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada daging.

“Jangan hanya berpikir kebun sawit menghasilkan TBS. Kita juga harus melihat bagaimana lahan perkebunan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan peternakan sapi. Dengan begitu, petani memiliki sumber pendapatan tambahan selain hasil panen sawit,” ungkapnya.

Aripay menyebut Sumatera Utara memiliki potensi perkebunan yang cukup luas untuk mendukung pengembangan integrasi sawit dan ternak. Potensi tersebut harus dikelola melalui kerja sama kelompok tani, koperasi, pemerintah daerah, dan organisasi petani.

Ia juga menyinggung pentingnya dukungan regulasi daerah. Menurutnya, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait integrasi perkebunan dan peternakan perlu ditindaklanjuti melalui program nyata agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Aripay mengungkapkan bahwa dukungan anggaran melalui APBD juga telah disiapkan untuk mendorong pemberdayaan kelompok masyarakat melalui program dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Namun, ia menekankan bahwa pengembangan peternakan di kawasan perkebunan perlu dilakukan secara berkelompok agar pengelolaan, pendampingan, dan fasilitasi program dapat berjalan lebih efektif.

Limbah Sawit dan Ternak Bisa Diolah Menjadi Pupuk Organik

Lebih jauh, Aripay melihat integrasi sawit dan peternakan juga memiliki manfaat dalam mendukung pertanian berkelanjutan melalui pengolahan limbah menjadi pupuk organik.

Limbah dan bahan organik dari perkebunan kelapa sawit serta peternakan sapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos.

Ia menjelaskan, melalui pengembangan koperasi dan kelompok tani, petani dapat didorong membangun unit pengolahan pupuk organik dengan dukungan peralatan seperti mesin pencacah atau chopper.

Dengan sistem tersebut, petani tidak hanya memperoleh pendapatan dari penjualan TBS dan hasil peternakan, tetapi juga memiliki peluang usaha baru melalui produksi pupuk organik.

“Bayangkan jika petani sawit bisa menghasilkan TBS, memelihara sapi, kemudian mengolah bahan organik menjadi pupuk kompos. Ini merupakan sistem ekonomi yang saling mendukung dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi perkebunan rakyat,” jelasnya.

Menurutnya, pengembangan sistem tersebut juga dapat membantu mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk dari luar serta mendorong pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekitar perkebunan.

Apkasindo Didorong Jadi Motor Penggerak Perkebunan Rakyat

Aripay berharap Apkasindo tidak hanya berperan dalam memperjuangkan harga TBS, tetapi juga menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi petani melalui koperasi, integrasi peternakan, pengolahan pupuk organik, dan penguatan hilirisasi produk perkebunan.

Ia menilai sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu bidang usaha yang menjanjikan bagi generasi muda, terutama jika dikelola secara modern, produktif, dan terintegrasi.

Karena itu, ia mengajak mahasiswa dan generasi muda lulusan pertanian, perkebunan, serta kehutanan agar tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan di perkotaan, tetapi turut mengambil bagian dalam pengembangan potensi ekonomi desa.

“Perkebunan sawit memiliki masa depan yang menjanjikan. Generasi muda jangan hanya berpikir bekerja di kota. Desa juga memiliki peluang ekonomi besar, terutama melalui perkebunan, peternakan, koperasi, dan hilirisasi,” katanya.

Aripay menegaskan, penguatan perkebunan sawit rakyat harus menjadi agenda bersama. Kebijakan pemerintah, dukungan anggaran, kelembagaan petani, serta pengembangan industri hilir harus berjalan searah.

Ia berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menciptakan perkebunan kelapa sawit yang produktif, ramah lingkungan, bebas kebakaran, serta memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.

“Intinya, petani sawit harus menjadi pelaku utama pembangunan perkebunan. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam kita besar, tetapi masyarakat petaninya tidak menikmati hasil yang seharusnya mereka dapatkan,” pungkasnya.(ac)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *