MEDAN, Menarapos.id – Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat Medali Emas Manurung, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan yang dinilainya berpotensi merugikan petani kelapa sawit. Ia menyoroti aturan kewajiban 30 persen tandan buah segar (TBS) petani sawit masuk ke pabrik kelapa sawit (PKS), serta persoalan harga TBS yang dinilai masih menekan perekonomian petani.
Pernyataan tersebut disampaikan Gulat saat memberikan sambutan dalam seminar bertema “Bersama Membangun Perkebunan Sawit yang Aman, Peduli Lingkungan dan Bebas dari Kebakaran” yang digelar SawitSetara.co di Hotel Madani Medan, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat isu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di perkebunan kelapa sawit tersebut dihadiri Ketua DPW Apkasindo Sumatera Utara Ir Gusdalhari Harahap, Sekretaris DPW Apkasindo Sumut Arif Ripai, serta jajaran pengurus DPD Apkasindo kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Turut hadir APHP Ahli Muda Dra Dewina, Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra Dr H Aripay Tambunan, Kepala LKPM UMN Al-Washliyah Muhammad Hilman Fikri, Dosen Al-Washliyah Farida Yani sebagai narasumber serta sejumlah dosen dan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam sambutannya, Gulat menegaskan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya berpihak kepada petani kecil sebagaimana semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan ekonomi dari bawah, mulai desa, kecamatan hingga kabupaten.
Namun, ia menyayangkan adanya kebijakan yang menurutnya justru berpotensi mempersempit akses pemasaran hasil perkebunan petani.
Gulat secara khusus menyoroti kebijakan kewajiban 30 persen TBS petani sawit masuk ke PKS. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dikaji secara serius karena berpotensi membuat petani semakin sulit menjual hasil panennya apabila tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut.
“Ketika petani sawit masih berjuang memperbaiki kondisi ekonominya, jangan justru muncul aturan yang semakin menyulitkan mereka. Bagaimana petani bisa mendapatkan penghasilan jika hasil panennya dibatasi untuk masuk ke pabrik?” tegas Gulat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauannya, harga TBS di sejumlah wilayah, di beberapa wilayah di Pulau Sumatera termasuk Sumatera Utara hingga Kalimantan Barat, mengalami penurunan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian pemerintah karena berdampak langsung terhadap kehidupan jutaan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari perkebunan sawit.
Gulat juga mempertanyakan penerapan persyaratan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dikaitkan dengan kewajiban 30 persen TBS petani masuk ke PKS. Ia menyebut, dari sekitar 6,8 juta hektare perkebunan sawit rakyat, luasan yang telah tersertifikasi ISPO masih sangat kecil.
Menurutnya, pemerintah semestinya lebih dahulu memperkuat pendampingan, pembinaan, dan fasilitas sertifikasi bagi petani swadaya, bukan menerapkan kebijakan yang justru berpotensi menghambat penjualan hasil panen mereka.
“Kalau tidak sejalan dengan kebijakan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pejabat harus berani mengevaluasi kebijakannya. Jangan sampai petani yang menjadi korban,” ujarnya.
SOROT TATA KELOLA TENDER CPO DAN HARGA TBS
Selain persoalan regulasi, Gulat juga menyoroti mekanisme tender minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang menurutnya perlu dibenahi.
Ia menilai mekanisme pembentukan harga CPO harus berlangsung secara transparan dan kompetitif agar memberikan dampak positif terhadap harga TBS yang diterima petani.
Gulat menjelaskan, harga CPO memiliki hubungan erat dengan harga TBS. Dengan asumsi rendemen sebesar 20 persen, setiap satu kilogram CPO berasal dari sekitar lima kilogram TBS.
Artinya, ketika harga CPO meningkat, harga bahan baku TBS semestinya ikut terdorong naik, sehingga petani memperoleh nilai jual yang lebih baik.
Namun, ia menilai mekanisme tender yang selama ini berjalan perlu dievaluasi agar tidak merugikan produsen maupun petani sawit.
Ia bahkan mengusulkan agar penjualan CPO dilakukan melalui mekanisme bursa yang lebih terbuka sehingga persaingan antarpembeli dapat berlangsung secara sehat dan harga terbentuk secara transparan.
“Kalau mekanismenya terbuka, pembeli akan bersaing menawarkan harga terbaik. Dengan demikian, harga CPO bisa lebih kompetitif dan dampaknya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh petani sawit,” ungkapnya.
MAHASISWA SAWIT DIMINTA AKTIF LAWAN KAMPANYE NEGATIF
Dalam kesempatan tersebut, Gulat juga mengingatkan kalangan mahasiswa, khususnya penerima manfaat program pendidikan sawit, agar turut berkontribusi terhadap perkembangan industri kelapa sawit nasional.
Ia meminta mahasiswa dari berbagai kampus mitra sawit lebih aktif menyampaikan informasi yang benar mengenai industri kelapa sawit melalui kegiatan akademik, penelitian, maupun media sosial.
Menurutnya, kampanye negatif terhadap sawit harus dijawab dengan data, fakta, dan kajian ilmiah, bukan sekadar perdebatan tanpa dasar.
Gulat menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus yang dapat membantu menjelaskan kontribusi perkebunan sawit terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya menerima manfaat dari industri sawit. Kalian juga harus memberikan kontribusi. Gunakan kemampuan akademik dan media sosial untuk menyampaikan informasi yang benar tentang sawit Indonesia,” pesannya.
Ia juga menyinggung pentingnya peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang menjadi mitra pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit. Menurutnya, pendidikan harus didukung dosen yang kompeten, praktik lapangan, serta fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri.
APKASINDO DIMINTA JADI GARDA TERDEPAN CEGAH KARHUTLA
Tidak hanya membahas persoalan ekonomi petani, Gulat menegaskan bahwa pencegahan karhutla harus menjadi agenda prioritas seluruh elemen perkebunan sawit.
Ia menyampaikan bahwa Apkasindo harus mengambil peran lebih besar dalam membangun kesadaran petani agar kebakaran tidak terjadi di area perkebunan.
Menurutnya, pencegahan berbeda dengan mitigasi. Pencegahan dilakukan sebelum kebakaran terjadi, sedangkan mitigasi merupakan upaya mengurangi dampak ketika kebakaran sudah berlangsung.
Karena itu, ia mendorong Apkasindo mulai memperkuat gerakan pencegahan sejak dari tingkat kebun petani.
Gulat mencontohkan sejumlah kejadian kebakaran yang diduga bermula dari aktivitas sederhana di kebun, seperti membakar ikan, memasak makanan, atau membakar ubi ketika petani sedang berkumpul.
Aktivitas tersebut dapat menjadi sumber api apabila tidak diawasi dan ditinggalkan dalam kondisi masih menyala, terutama ketika cuaca kering dan angin bertiup kencang.
“Jangan sampai ada titik api di kebun kita. Kebiasaan membakar ikan, memasak, atau aktivitas lainnya harus benar-benar diawasi. Jangan sampai api kecil menjadi kebakaran besar,” imbaunya.
Ia juga mencontohkan upaya pengendalian karhutla di Provinsi Riau melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan kebakaran.
Menurutnya, pengawasan menggunakan teknologi tersebut dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan perusahaan perkebunan.
Gulat mengajak pengurus Apkasindo di Sumatera Utara untuk membangun gerakan bersama dengan melibatkan petani, perusahaan, aparat keamanan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Ia menegaskan, pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan perkebunan.
BANGUN NARASI SAWIT BAIK DARI SUMATERA UTARA
Mengakhiri sambutannya, Gulat mengajak seluruh pengurus Apkasindo dari Aceh hingga Papua menjadikan gerakan sawit baik sebagai komitmen bersama.
Menurutnya, perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta menopang aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus menjaga keberlanjutan industri sawit melalui tata kelola perkebunan yang bertanggung jawab, perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pencegahan karhutla.
Ia berharap Sumatera Utara dapat menjadi salah satu motor penggerak kampanye sawit baik melalui kolaborasi organisasi petani, kalangan akademisi, mahasiswa, dan pemerintah.
“Apkasindo harus menjadi garda terdepan dalam menjaga perkebunan sawit Indonesia. Kita harus bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan, memperkuat kampanye sawit baik, serta menjaga agar industri sawit memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.(ams)






