BATAM, Menarapos.id — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendesak pemerintah pusat untuk memperjuangkan penambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Selain itu, ia juga meminta kejelasan acuan anggaran yang akan digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
Desakan tersebut disampaikan Bobby secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lt. 3 BP Batam, Rabu (12/8/2026).
Menurut Bobby, kepastian acuan anggaran sangat mendesak mengingat pemerintah kabupaten dan kota di Sumut saat ini tengah merampungkan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 sekaligus bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027.
”Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan,” tegas Bobby.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait opsi alokasi TKD Tahun 2027.
Kemendagri menyiapkan tiga skenario pasca-exercise kebutuhan daerah, yakni skenario maksimal atau ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, serta skenario minimal Rp910 triliun.
Tito menegaskan bahwa penentuan akhir besaran TKD berada di tangan Presiden dengan tetap memperhatikan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta devisa. Kendati demikian, Kemendagri telah memetakan dua kelompok prioritas apabila alokasi TKD mengalami penambahan.
”Pertama itu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro. Kedua adalah daerah berkapasitas fiskal rendah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, agar belanja wajib dan pembangunan tidak terganggu,” ujar Tito.
Ia pun mengimbau seluruh kepala daerah untuk bersabar menunggu kepastian alokasi TKD yang rencananya bakal diumumkan dalam Pidato Presiden terkait Nota Keuangan RAPBN 2027 jelang Hari Kemerdekaan, atau lewat penjelasan lanjutan para menteri bidang ekonomi.
”Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama,” jelas Tito.
Di samping isu TKD, Mendagri turut mengapresiasi kecepatan penanganan sektor kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera. Ia juga menyoroti dinamika pembangunan infrastruktur serta stabilitas harga material di kawasan tersebut.(rel)
