JAKARTA, Menarapos.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima prioritas pembangunan daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mulai dari pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, percepatan pembangunan Kepulauan Nias, hingga pemulihan pascabencana, Bobby meminta dukungan pemerintah pusat agar seluruh program strategis tersebut dapat direalisasikan.
Lima prioritas itu disampaikan Bobby saat melakukan audiensi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi pembangunan Sumut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain pembangunan RSU Haji Medan, prioritas yang disampaikan meliputi keterpaduan pembangunan wilayah, program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias, pengembangan koridor industri dan logistik Belawan–Kuala Tanjung–Sei Mangkei, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut periode 2026–2028.
Bobby mengatakan, Sumut memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 juta jiwa, Sumut juga memiliki potensi ekonomi yang besar untuk mendukung pertumbuhan nasional.
“Pada triwulan II 2026, PDRB Sumut mencapai sekitar Rp341,05 triliun, tumbuh 5,06 persen dan berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB regional Sumatera serta 5,21 persen terhadap PDB nasional,” ujar Bobby.
Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung konektivitas yang kuat, hilirisasi sumber daya alam, serta pengembangan kawasan ekonomi yang terintegrasi. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Kejar Dukungan Pembiayaan RSU Haji Medan
Salah satu prioritas yang disoroti Bobby adalah pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Pemprov Sumut berharap proyek tersebut kembali masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025–2029.
Bobby menjelaskan, proyek tersebut direncanakan memperoleh dukungan pembiayaan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF), skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola Korea Eximbank.
Pada Februari 2024, proyek itu telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan dengan skema bunga 0,05 persen, tenor 40 tahun, serta masa tenggang 10 tahun. Namun, proyek tersebut belum tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah periode 2025–2029.
“Mengingat perjanjian kerja sama Indonesia–Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan,” kata Bobby.
Ia menyebutkan, usulan re-entry telah disampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Karena itu, Pemprov Sumut meminta dukungan agar proyek pembangunan RSU Haji Medan dapat kembali masuk dalam daftar tersebut.
Kepulauan Nias hingga Koridor Industri Jadi Prioritas
Selain sektor kesehatan, Bobby mendorong percepatan pembangunan Kepulauan Nias melalui program afirmasi periode 2027–2029 yang terintegrasi dan bersifat tahun jamak.
Menurutnya, Kepulauan Nias memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan budaya, kelautan dan perikanan, perkebunan, serta ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala konektivitas, tingginya biaya logistik, keterbatasan akses pasar, dan kesenjangan infrastruktur.
Pemprov Sumut mengusulkan dukungan anggaran untuk memperkuat konektivitas, layanan dasar, sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi lokal, pariwisata Nias Selatan, serta menjadikan Gunungsitoli sebagai pusat ekonomi dan logistik.
Bobby juga meminta adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar target, pendanaan, serta tahapan pelaksanaan pembangunan Kepulauan Nias lebih jelas dan terukur. Ia turut mengusulkan insentif khusus bagi kawasan afirmasi guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi.
Prioritas berikutnya adalah pengembangan Belawan–Kuala Tanjung–Sei Mangkei sebagai satu koridor industri dan logistik nasional. Dalam konsep tersebut, Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang, Kuala Tanjung sebagai pusat konektivitas internasional, sedangkan Sei Mangkei menjadi pusat hilirisasi industri.
Pemprov Sumut berharap pemerintah pusat menyusun peta jalan pembangunan koridor tersebut untuk periode 2027–2029, sekaligus mengintegrasikan program dan pendanaan lintas kementerian serta lembaga.
Pemulihan Pascabencana Butuh Dukungan Lintas Kementerian
Prioritas kelima yang disampaikan Bobby adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut periode 2026–2028.
Program tersebut difokuskan pada pemulihan hunian warga, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, sektor pertanian, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Bobby meminta Bappenas mengoordinasikan penyelesaian berbagai hambatan lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaan pemulihan memiliki target yang jelas dan terukur.
Ia juga berharap Bappenas memberikan kepastian dukungan terhadap seluruh prioritas pembangunan Sumut, mulai dari koordinasi lintas sektor, pendanaan, penetapan penanggung jawab, hingga target pelaksanaan.
Menurut Bobby, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pembangunan berjalan terarah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat konektivitas dan kerja sama antardaerah di Sumatera.
Pemprov Sumut turut mendorong pengembangan regional yang terintegrasi bersama 10 provinsi di Sumatera guna memperkuat sinergi pembangunan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. (rel)
