MEDAN, Menarapos.id – Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan perlunya langkah konkret dalam penanganan banjir rob di kawasan Belawan. Ia menilai, solusi komprehensif hanya bisa dicapai melalui pertemuan lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Belawan, Kamis (9/4/2026), yang dipimpin Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Sumut I, Musa Rajekshah (Ijeck), bersama sejumlah anggota lainnya.
Zakiyuddin menegaskan, penanganan banjir rob tidak bisa dilakukan secara parsial oleh Pemerintah Kota Medan saja. Menurutnya, banyak pihak yang memiliki keterkaitan dengan kondisi wilayah tersebut, baik dari sisi tata ruang maupun kepemilikan lahan.
“Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemkab Deliserdang, Pemprov Sumut, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Di kawasan itu ada permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas milik Pertamina,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan kewenangan Pemko Medan menjadi kendala dalam penanganan, terutama karena banyak area yang berdiri di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo. Bahkan, kata dia, kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI.
“Pemko tidak memiliki lahan di sana. Masyarakat juga banyak yang menyewa lahan Pelindo. Ini jadi kendala dalam penataan dan normalisasi,” katanya.
Selain itu, ia menyebut banyak rumah warga berdiri di bantaran sungai, termasuk di lahan milik PT KAI. Kondisi sungai yang melintasi Medan hingga Deliserdang juga disebut mengalami penyempitan hingga penutupan di sejumlah titik.
“Kalau hanya Medan yang lakukan normalisasi, hasilnya tidak akan maksimal. Sampah dan sedimentasi akan kembali. Jadi perlu penanganan terpadu lintas daerah,” tegasnya.
Zakiyuddin juga mengusulkan relokasi warga bantaran sungai sebagai solusi jangka panjang, meski ia mengakui hal itu membutuhkan pendekatan sosial yang matang.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, menyebut secara teknis penanganan banjir rob dapat dilakukan. Namun, tantangan utama ada pada koordinasi lintas pihak.
“Secara teknis tidak sulit, tapi karena banyak stakeholder dan masyarakat sudah lama tinggal di sana, koordinasi menjadi tantangan utama,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah (Ijeck). Ia menegaskan penyelesaian banjir rob tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.
“Kami akan dorong rapat koordinasi lintas sektor. Semua pihak harus terlibat, tidak bisa hanya Kementerian PU,” katanya.
Ijeck juga menyoroti perubahan fungsi lahan pesisir, termasuk hilangnya mangrove yang beralih menjadi perkebunan dan tambak, yang memperparah kondisi banjir rob.
“Sedimentasi harus segera dinormalisasi. Kerusakan mangrove juga harus jadi perhatian,” ujarnya.
Ia menambahkan perlunya tim koordinasi lintas sektor agar penanganan teknis dan nonteknis berjalan terintegrasi. Menurutnya, perencanaan yang matang penting agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
“Kita tidak ingin anggaran besar tidak menyelesaikan masalah. Harus terintegrasi,” tegasnya.
Hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah anggota Komisi V DPR RI lainnya, di antaranya Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Hamka, Sriyanto Saputro, dan Mori Hanafi.(AC)
