MEDAN, Menarapos.id – Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Zulkarnaen SKM mengajak masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan pedoman moral dan etika dalam membangun kehidupan yang adil, harmonis, dan berkeadaban.
Pesan tersebut disampaikan Zulkarnaen saat melaksanakan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertema “Pancasila sebagai Sumber Nilai, Moral, dan Etika Publik”. Kegiatan itu dihadiri ratusan peserta serta sejumlah unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat.
Turut mendampingi kegiatan tersebut Danramil 03/Medan Denai Kapten Inf Hendri Sihombing, Sekretaris Kecamatan Medan Tembung Affan Fandy Harahap, Lurah Sidorejo Daniel Simanjuntak, dan tokoh agama H Syamsul Rijal.
Dalam pemaparannya, politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa kelima sila Pancasila harus menjadi landasan dalam bersikap, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan sesama.
Menurut Zulkarnaen, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan masyarakat untuk menjunjung nilai ketuhanan dan menghormati kehidupan beragama. Sementara sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya kepedulian, solidaritas, serta sikap saling membantu.
“Nilai-nilai kemanusiaan harus terus kita hidupkan. Saling membantu dan bergotong royong, baik dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat maupun di lingkungan keluarga, merupakan bagian dari pengamalan Pancasila,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persatuan Indonesia, sebagaimana terkandung dalam sila ketiga, merupakan kekuatan utama bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Karena itu, Zulkarnaen mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan, menghindari perpecahan, serta menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi muda.
“Para pejuang bangsa berhasil merebut kemerdekaan karena memiliki semangat persatuan. Tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan itu agar tetap kuat dan diwariskan kepada anak cucu kita,” katanya.
Selanjutnya, sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Ia menjelaskan, para wakil rakyat memiliki amanah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Adapun sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menurutnya, harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan dan kesempatan memperoleh pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Zulkarnaen mencontohkan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Nilai keadilan sosial harus benar-benar dirasakan masyarakat. Pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan hidup yang lebih baik,” tegasnya.
Warga Sampaikan Keluhan, dari Obat Kedaluwarsa hingga Infrastruktur
Selain menyampaikan materi kebangsaan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
Sejumlah peserta mengangkat persoalan pelayanan kesehatan, termasuk laporan mengenai obat yang diduga telah kedaluwarsa, pengurusan surat keterangan ahli waris, bantuan sosial bagi warga yang berbeda domisili dengan alamat KTP, proses pengangkatan kepala lingkungan, hingga kondisi jalan yang rusak.
Menanggapi persoalan kesehatan, Zulkarnaen mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap obat maupun makanan yang dikonsumsi. Jika menemukan produk kedaluwarsa, masyarakat diminta melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dan tidak membahayakan orang lain.
Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, termasuk program pemeriksaan kesehatan gratis, serta memastikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak tetap terpenuhi.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Pelayanan publik harus mengedepankan kepedulian, keselamatan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Terkait pengurusan surat keterangan ahli waris, Zulkarnaen menyampaikan bahwa masyarakat perlu melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Ia juga mendorong warga berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan apabila menghadapi kendala dalam proses pengurusan dokumen.
Sementara mengenai bantuan sosial, ia menjelaskan bahwa persyaratan domisili dan administrasi perlu diperhatikan agar bantuan pemerintah dapat disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Zulkarnaen turut meminta persoalan infrastruktur dan keluhan warga lainnya ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Transparansi Pengangkatan Kepala Lingkungan
Dalam sesi dialog, warga juga mempertanyakan proses pengangkatan kepala lingkungan, termasuk minimnya pengenalan calon kepala lingkungan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Sekcam Medan Tembung Affan Fandy Harahap menjelaskan bahwa informasi perekrutan telah disampaikan melalui pengumuman di kelurahan dan media sosial. Pengumuman juga ditempelkan di sejumlah lokasi agar dapat diketahui warga yang memiliki keterbatasan akses digital.
Sementara itu, Lurah Sidorejo Daniel Simanjuntak menjelaskan bahwa proses pengangkatan kepala lingkungan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Ia memaparkan bahwa calon kepala lingkungan harus memenuhi persyaratan administrasi, memperoleh dukungan warga sesuai ketentuan, serta melalui proses verifikasi berkas dan pemeriksaan lapangan.
Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tahapan perekrutan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lingkungan.
Pancasila Harus Hadir dalam Kehidupan Nyata
Zulkarnaen menegaskan, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak boleh berhenti pada pemahaman teori. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk kepedulian terhadap sesama, semangat gotong royong, kejujuran, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia berharap masyarakat semakin berani menyampaikan aspirasi secara santun dan turut berperan aktif dalam mengawasi pelayanan publik serta pembangunan di lingkungannya.
“Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat,” pungkasnya.(ac)
