Hukum

Warga Medan Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia, LBH Medan Desak Negara Bertindak!

314
×

Warga Medan Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia, LBH Medan Desak Negara Bertindak!

Sebarkan artikel ini

MEDAN, Menarapos.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyoroti dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penawaran pekerjaan ke luar negeri yang diduga semakin mengkhawatirkan. Kali ini, seorang pemuda asal Kota Medan berinisial FSR diduga menjadi korban perekrutan bermodus pekerjaan logistik di Rusia, tetapi justru diarahkan menjadi tentara untuk berperang melawan Ukraina.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH., MH., mengecam keras dugaan praktik perekrutan tersebut. Menurutnya, apabila terbukti, kasus ini merupakan bentuk eksploitasi manusia lintas negara yang tidak hanya merampas hak korban, tetapi juga mengancam keselamatan dan nyawa warga negara Indonesia (WNI).

LBH Medan menilai dugaan kasus tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah mengenai lemahnya perlindungan terhadap WNI yang mencari pekerjaan di luar negeri. Negara harus hadir memastikan keselamatan warga, bukan membiarkan masyarakat terjebak dalam praktik perdagangan manusia berkedok lowongan pekerjaan.

DIJANJIKAN GAJI RP80 JUTA, KORBAN JUSTRU DIDUGA DIKIRIM KE MEDAN PERANG

Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak keluarga, FSR merupakan warga Jalan Rakyat, Lorong Gereja, Gang Damai, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

FSR awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik di Rusia melalui agen perjalanan dengan iming-iming penghasilan sekitar Rp80 juta per bulan, sebagaimana ramai di pemberitaan, Kamis (12/11/2026).

Tergiur tawaran tersebut, FSR kemudian berangkat ke Rusia melalui Bandara Internasional Kualanamu pada 18 Oktober 2026.

Namun, setibanya di Rusia, pekerjaan logistik yang dijanjikan diduga tidak pernah diberikan. FSR justru dilaporkan mengenakan seragam militer Rusia dan diarahkan menjadi tentara untuk berperang melawan Ukraina.

Kondisi tersebut membuat pihak keluarga khawatir atas keselamatan FSR. Ibu korban berinisial SL kemudian melaporkan dugaan TPPO tersebut ke Polda Sumatera Utara pada 31 Oktober 2026.

Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/1857/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, dengan pihak terlapor masih dalam penyelidikan.

Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) telah membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan perkara masih dalam tahap penyelidikan.

LBH MEDAN: JANJI PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI BISA MENJADI MODUS TPPO

LBH Medan menilai perekrutan WNI dengan janji pekerjaan tertentu, tetapi kemudian diduga dijadikan tentara bayaran di wilayah konflik, patut ditelusuri sebagai dugaan tindak pidana perdagangan orang.

Persetujuan seseorang untuk berangkat ke luar negeri tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana apabila persetujuan tersebut diperoleh melalui tipu muslihat, informasi pekerjaan yang tidak benar, atau rangkaian tindakan yang bertujuan mengeksploitasi korban.

Terlebih, dugaan pengiriman korban untuk terlibat dalam peperangan berpotensi mengancam hak hidup, keselamatan, kebebasan, dan martabat manusia.

Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah kepolisian pada 11 November 2026 mengungkap dugaan jaringan perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran Rusia yang melibatkan warga negara Rusia, Ukraina, dan sejumlah WNI.

Jaringan tersebut diduga beroperasi di Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, dan Bali. Sedikitnya 23 WNI dilaporkan telah diberangkatkan, satu orang meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka berat, sementara delapan WNI berhasil dicegah keberangkatannya.

Fakta yang diungkap tersebut menunjukkan bahwa dugaan perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran bukan sekadar persoalan individual. Aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya jaringan lintas daerah dan lintas negara yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat untuk melakukan eksploitasi.

LBH Medan memandang dugaan perekrutan warga Medan tersebut harus diusut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan perekrutan yang telah diungkap kepolisian.

UU TPPO JADI DASAR HUKUM, PEREKRUT HINGGA AGEN PERJALANAN HARUS DIUSUT

Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Sementara Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Perlindungan tersebut juga harus diberikan kepada WNI yang berada di luar negeri dan menghadapi ancaman perdagangan manusia maupun eksploitasi.

Dalam konteks dugaan perkara ini, LBH Medan menegaskan bahwa penanganan hukum harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 ayat (1) UU TPPO mengatur larangan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara yang ditentukan undang-undang untuk tujuan eksploitasi.

Selanjutnya, Pasal 4 UU TPPO mengatur perdagangan orang dengan tujuan membawa seseorang ke luar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia.

Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, para pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai hukum yang berlaku.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada perekrut lapangan. Aparat harus menelusuri seluruh mata rantai yang diduga terlibat, mulai dari agen perjalanan, perantara, pihak yang mengurus dokumen dan keberangkatan, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik eksploitasi tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan calon pekerja migran dari penempatan ilegal, penipuan, dan eksploitasi.

Penempatan pekerja migran ke luar negeri tidak boleh dilakukan melalui penyamaran jenis pekerjaan, informasi yang menyesatkan, maupun mekanisme keberangkatan yang mengabaikan hak dan keselamatan calon pekerja.

LBH MEDAN DESAK PRESIDEN DAN POLRI SEGERA BERTINDAK

LBH Medan menilai penanganan dugaan TPPO ini tidak cukup hanya mengandalkan proses pidana di dalam negeri. Pemerintah juga harus menjalankan diplomasi perlindungan WNI serta membangun koordinasi internasional guna memastikan keselamatan para korban.

Apalagi, sejumlah korban disebut kehilangan akses komunikasi, tidak dapat kembali ke Indonesia, bahkan mengalami luka berat atau diduga meninggal dunia.

Kondisi tersebut menuntut langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah, khususnya dalam penyelamatan, perlindungan, pemulangan, serta pemulihan para korban.

Atas dasar itu, LBH Medan menyampaikan sejumlah tuntutan:

Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri segera mengambil langkah diplomatik untuk menyelamatkan, memastikan keselamatan, dan memulangkan WNI yang diduga menjadi korban TPPO serta direkrut menjadi tentara bayaran Rusia.

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia segera memberikan perlindungan, pendampingan hukum, bantuan, dan pemulihan kepada korban beserta keluarganya.

Polda Sumatera Utara dan Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan TPPO terhadap warga Sumatera Utara, mengidentifikasi para pelaku, serta mengungkap jaringan perekrut, agen perjalanan, dan seluruh pihak yang diduga terlibat.

Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri segera mengembangkan penyidikan untuk membongkar jaringan perekrutan tentara bayaran yang diduga beroperasi lintas daerah dan lintas negara serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan terhadap agen perjalanan dan mekanisme perekrutan tenaga kerja ke luar negeri guna mencegah keberangkatan WNI melalui modus penipuan, penempatan ilegal, dan eksploitasi.

NEGARA JANGAN BIARKAN WNI TERJEBAK DALAM PERANG

LBH Medan menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perdagangan manusia dan eksploitasi.

Dugaan kasus FSR harus menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengevaluasi pengawasan perekrutan tenaga kerja ke luar negeri sekaligus membongkar jaringan yang diduga memanfaatkan janji pekerjaan sebagai kedok pengiriman WNI ke wilayah konflik.

Keselamatan korban, pemulangan, dan pemulihan hak-haknya harus menjadi prioritas. Pada saat bersamaan, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jangan sampai janji pekerjaan bergaji puluhan juta rupiah justru menjadi pintu masuk perdagangan manusia yang merenggut kebebasan, keselamatan, bahkan nyawa warga negara Indonesia.(rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *