MEDAN, Menarapos.id – Dugaan praktik penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), hingga penghapusan dokumen elektronik yang disebut-sebut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal aktif Polri menjadi sorotan serius Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.
Dalam siaran pers yang disampaikan Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH., MH., Selasa (17/11/2026), LBH Medan menilai dugaan tindakan tersebut bukan sekadar persoalan tindak pidana, melainkan berpotensi menjadi ancaman serius terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak konstitusional warga negara.
Dalam informasi yang menjadi perhatian LBH Medan, dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, pejabat negara, pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pengusaha, tokoh media, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dugaan perbuatan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 258 juncto Pasal 332 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
LBH Medan Soroti Dugaan Makar
Menyikapi persoalan tersebut, LBH Medan menduga rangkaian tindakan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal aktif Polri berpotensi mengarah pada tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHP.
LBH Medan menegaskan bahwa dugaan tersebut harus diuji melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Bahkan, LBH Medan menyebut apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini dapat menjadi salah satu catatan paling serius dalam sejarah institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hak Privasi Warga Negara Terancam
Sebagai lembaga yang mengedepankan bantuan hukum struktural, LBH Medan menilai persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari perspektif dugaan tindak pidana makar.
Lebih jauh, dugaan penyadapan ilegal tersebut dinilai berpotensi menjadi ancaman serius terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi dan perlindungan diri sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Konstitusi secara tegas menyatakan:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Menurut LBH Medan, apabila penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting negara benar terjadi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai jaminan perlindungan privasi masyarakat sipil.
Sebab, apabila pihak yang memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan sekalipun diduga dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana jaminan perlindungan terhadap masyarakat biasa?
LBH Medan menilai persoalan ini harus menjadi momentum untuk mengungkap apakah praktik serupa juga pernah menyasar masyarakat sipil selama periode kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pada 2025–2026.
Dinilai Puncak Gunung Es Persoalan di Tubuh Polri
LBH Medan juga memandang dugaan skandal tersebut sebagai fenomena puncak gunung es dari berbagai persoalan yang selama ini dinilai masih mengakar di tubuh Polri, baik secara struktural maupun kultural.
Menurut LBH Medan, selama satu dekade terakhir, berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil telah menyuarakan desakan agar pemerintah melakukan reformasi Polri secara menyeluruh.
Desakan tersebut muncul karena adanya kritik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian yang dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menjadi harapan masyarakat agar pembenahan institusi kepolisian dapat dilakukan secara serius dan menyeluruh.
Namun, LBH Medan menilai agenda reformasi tersebut masih membutuhkan langkah konkret. Berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik, mulai dari dugaan tindakan represif dalam pengamanan aksi masyarakat dan mahasiswa, kriminalisasi warga, keterlibatan dalam politik praktis, korupsi, hingga penyalahgunaan kewenangan, harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh institusi Polri.
Desak Kapolri Usut Tuntas dan Reformasi Total Polri
Atas berbagai persoalan tersebut, LBH Medan menegaskan bahwa dugaan tindak pidana yang menjadi sorotan harus ditangani berdasarkan prinsip supremasi hukum, perlindungan HAM, serta ketentuan KUHP, UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
LBH Medan pun menyampaikan tiga tuntutan kepada institusi Polri:
Mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut secara profesional, akuntabel, dan transparan kepada publik, termasuk mengungkap pihak yang diduga memerintahkan, menerima hasil penyadapan, serta seluruh pihak yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
Segera melaksanakan reformasi Polri secara total, baik secara struktural maupun kultural, sebagaimana tuntutan masyarakat sipil selama ini.
Menghentikan segala bentuk penyadapan ilegal terhadap masyarakat, serta memastikan setiap tindakan pengawasan dan penyadapan dilakukan berdasarkan hukum dan mekanisme yang sah.
LBH Medan menegaskan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Institusi kepolisian harus menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak masyarakat, bukan justru menjadi sumber ketakutan akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Siaran pers tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen LBH Medan dalam memperjuangkan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, serta kebebasan masyarakat sipil di Indonesia.(rel)






