MEDAN, Menarapos.id – Pengamat independen menilai berbahaya jika Ketua Partai GOLKAR Sumatera Utara mendatang berpotensi tersangkut masalah hukum. “Berbahaya jika Ketua GOLKAR Sumut mendatang berpotensi tersangkut masalah hukum,” kata Azhari Kemala Putra Sinik kepada wartawan, kemarin.
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), itu mengungkap ada bakal calon Ketua Partai GOLKAR Sumatera Utara berpotensi tersangkut masalah hukum. “Kasusnya sekarang sudah di meja penyidik KPK. Dokumennya masih diteliti,” katanya kepada wartawan, kemarin.
Azhari berpendapat, di GOLKAR ada mekanisme penilaian terhadap kader-kadernya, yang dikenal dengan prestasi, disiplin, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDDLT). Menurut kawan-kawan di Partai GOLKAR, “tidak tercela” berarti jika kader tidak pernah tersangkut persoalan hukum dan moral.
“Urusan bisa repot, meski laporan yang disampaikan ke KPK belum tentu benar. Tapi, ketimbang muncul masalah di masa mendatang, lebih baik tidak memilih figur yang berpotensi tersangkut masalah hukum. Menyimak berita-berita yang ada, potensi kasusnya berkembang sangat besar,” katanya.
Dia mengatakan, kemenangan Partai GOLKAR di Sumut pada Pemilu 2024, merupakan wujud kepercayaan rakyat kepada Partai GOLKAR dalam pelaksanaan pembangunan. Ditegaskannya, jangan sampai gara-gara dipimpin seorang yang berpotensi tercela karena tersangkut masalah hukum, kursi GOLKAR di Pemilu 2029 berkurang lagi.
Menurut Azhari, para pemilik suara di Musda ke 11 GOLKAR Sumut harus jeli dan berhati-hati. Jika salah pilih ketua, akibatnya bisa paling sedikit butuh waktu 10 tahun untuk memperbaiki kondisi GOLKAR. Ketua GOLKAR Sumut, H. Musa Rajekshah, bisa memperbaiki posisi GOLKAR Sumut, setelah 10 tahun.
“Selama 15 tahun kondisi GOLKAR Sumut tidak stabil, gonta ganti ketua karena persoalan hukum. Setelah 10 tahun, Ijeck bisa membangun kembali posisi GOLKAR Sumut. Jangan dirusak lagilah kondisi GOLKAR Sumut yang sudah stabil saat ini,” ujarnya.(aac)
