MEDAN, Menarapos.id – Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Zulkarnaen menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dengan tema “Pancasila sebagai Sumber Nilai, Moral, dan Etika Publik”. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari persoalan moral generasi muda hingga kebutuhan ruang bermain anak di setiap kelurahan.
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Permai, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (8/8/2026), turut dihadiri Camat Medan Perjuangan Ika H Tarigan, Lurah Sidorame Timur Donny Efiansyah, Tokoh Pendidikan Ahmad Jaenuri, serta ratusan peserta.
Dalam kesempatan itu, Camat Medan Perjuangan Ika H Tarigan mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam program perlindungan sosial (Parlinsos). Menurutnya, pendaftaran tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui status kelayakan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah.
Ika juga memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Sejumlah aspirasi yang disampaikan antara lain terkait banjir, parit tersumbat, bantuan sosial, hingga lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi.
Sementara itu, Zulkarnaen mengapresiasi antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan Wasbang. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada para peserta lanjut usia yang mampu menjawab sejumlah pertanyaan seputar sejarah bangsa dan simbol-simbol kenegaraan.
“Ini menjadi contoh bagi kita maupun generasi muda. Melalui pelaksanaan Wasbang ini, kita semakin mempererat silaturahmi, persatuan, dan kesatuan,” ujar Zulkarnaen.
Dalam sesi tanya jawab, peserta diajak mengingat kembali sejarah bangsa. Ketika ditanyakan siapa yang menjahit Bendera Merah Putih, peserta menjawab Fatmawati. Pertanyaan mengenai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya juga dijawab dengan benar, yakni Wage Rudolf Soepratman.
Peserta kemudian ditanya mengenai tokoh yang membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan tersebut dijawab bahwa Proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Mohammad Hatta, yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.
Pancasila sebagai sumber nilai, moral, dan etika publik
Dalam pemaparannya, Zulkarnaen menjelaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurutnya, sebagai dasar negara, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
“Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi sumber nilai moral dan etika publik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” jelasnya.
Ia mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
Zulkarnaen menjelaskan, nilai merupakan sesuatu yang mengandung keutamaan atau keluhuran sehingga layak diwujudkan dalam kehidupan. Sementara moral berkaitan dengan sistem nilai yang menjadi ukuran baik atau buruknya suatu keputusan, perbuatan, dan perilaku.
Sedangkan etika publik menjadi acuan mengenai standar atau norma yang menentukan baik dan buruknya suatu tindakan, keputusan, maupun kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Pancasila mengandung nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman secara abstrak, tetapi harus menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kehidupan publik,” katanya.
Ia menambahkan, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial telah hidup dan berkembang dalam berbagai tradisi, budaya, kehidupan sosial, dan spiritual masyarakat Nusantara sejak lama.
Karena itu, Zulkarnaen menilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus terus diperkuat agar masyarakat tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia di tengah perkembangan zaman.
“Kalau kita tidak menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, sama saja kita mengingkari kepribadian bangsa sendiri,” tegasnya.
Guru Keluhkan Degradasi Moral dan Minimnya Ruang Bermain Anak
Dalam sesi penyampaian aspirasi, seorang guru TK, Umi Suminar, menyoroti perubahan perilaku anak-anak di tengah perkembangan teknologi.
Umi yang mengaku telah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan mengatakan, dirinya melihat adanya perbedaan perilaku anak-anak zaman dahulu dengan generasi sekarang, terutama dalam hal sopan santun dan interaksi dengan guru.
“Dulu anak-anak masih sangat menjaga sopan santun kepada guru. Sekarang kondisinya sudah banyak berubah. Menurut saya, ini bukan semata-mata kesalahan anak, tetapi juga merupakan tantangan zaman,” ujar Umi.
Ia juga menyoroti semakin minimnya ruang terbuka yang dapat digunakan anak-anak untuk bermain, khususnya lapangan bola.
Menurutnya, ketika ditanya kepada anak-anak didiknya mengenai pilihan bermain telepon seluler atau bermain sepak bola, banyak anak justru memilih bermain bola apabila tersedia tempat yang memadai.
“Kalau bisa, setiap kelurahan atau kecamatan memiliki satu lapangan atau ruang bermain anak. Jangan sampai anak-anak tidak memiliki tempat untuk bermain sehingga lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon seluler,” katanya.
Umi berharap pemerintah dapat menyediakan ruang publik yang aman dan layak bagi anak-anak. Ia menilai keberadaan fasilitas tersebut penting untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai.
Aspirasi serupa disampaikan Tetty Hasibuan, warga Jalan Permai 34. Ia menyoroti menurunnya pemahaman generasi muda mengenai pendidikan moral Pancasila.
Tetty mengaku prihatin karena sebagian anak saat ini bahkan tidak mengenal Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dahulu dikenal dalam sistem pendidikan.
“Dulu ada Pendidikan Moral Pancasila dan Penataran P4. Menurut saya, pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila sangat penting. Apakah bisa diusulkan agar pendidikan moral Pancasila kembali diperkuat di sekolah?” tanyanya kepada Zulkarnaen.
Zulkarnaen Janji Bawa Aspirasi ke DPRD Medan
Menanggapi aspirasi tersebut, Zulkarnaen mengatakan persoalan perubahan perilaku generasi muda dan minimnya fasilitas bermain anak menjadi pekerjaan rumah bersama.
Ia menyebut, perkembangan teknologi memang membawa banyak kemudahan, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan terhadap pola interaksi dan kehidupan anak-anak.
“Kalau kita lihat, perbedaan zaman dulu dengan sekarang memang sangat jauh. Anak-anak sekarang tumbuh di tengah kemajuan teknologi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita sebagai legislator untuk bagaimana mengembalikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Terkait usulan penyediaan ruang bermain anak, Zulkarnaen menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kota Medan.
Ia mengusulkan agar setiap kelurahan memiliki ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya anak-anak.
“Insyaallah, ini akan menjadi perhatian kita. Kita akan coba sampaikan kepada Pemerintah Kota Medan bagaimana setiap kelurahan bisa memiliki tempat bermain anak atau ruang publik yang layak,” katanya.
Zulkarnaen juga menyebut konsep ruang publik ramah anak telah diterapkan di sejumlah daerah. Menurutnya, penyediaan fasilitas bermain merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak.
Selain fasilitas bermain, Zulkarnaen merespons usulan agar nilai-nilai pendidikan moral Pancasila kembali diperkuat dalam dunia pendidikan.
Ia mengatakan, pihaknya akan mencari formulasi yang tepat sesuai kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita akan melihat regulasinya. Kalau memungkinkan, kita akan menginisiasi kebijakan di Kota Medan untuk kembali memperkuat pendidikan moral Pancasila,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan pendidikan Pancasila perlu dilakukan sejak usia dini, terutama pada jenjang pendidikan yang berada dalam kewenangan pemerintah kota.
“Ini akan menjadi PR bagi saya dan akan saya bawa dalam pembahasan di lembaga legislatif. Aspirasi ibu-ibu ini sangat baik. Mudah-mudahan kita dapat mencari solusi terbaik agar anak-anak kita tidak mengalami kekurangan pemahaman mengenai nilai moral dan Pancasila,” pungkasnya.(ams)
