MEDAN, Menarapos.id – Pimpinan DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen, SKM, menegaskan komitmennya mengawal berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Komitmen tersebut disampaikan saat menggelar reses sesi II di Jalan Pimpinan, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri ribuan warga serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Sekretaris Camat Medan Perjuangan Faisal Harahap, Lurah Sei Kera Hilir I Ahmad Fauzi Nasution, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan Inrianita, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agus, serta Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru dr. Hari Putra.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti bersama OPD, kecamatan, maupun kelurahan.
“Reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi, tetapi menjadi wadah untuk mencari solusi bersama atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu saya meminta seluruh OPD terkait segera menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan warga,” ujar Politisi Gerindra.
Zulkarnaen yang fokus dengan program kerakyatan mengatakan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Medan sangat penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Menurutnya, persoalan persampahan, infrastruktur, administrasi kependudukan hingga bantuan sosial harus menjadi prioritas pelayanan publik.
Berbagai persoalan yang disampaikan warga dalam reses itu meliputi pengangkutan sampah, perbaikan jalan lingkungan, lampu penerangan jalan umum (PJU), drainase, ketepatan sasaran bantuan sosial, hingga pelayanan administrasi kependudukan.
Persoalan persampahan jadi sorotan
Zulkarnaen meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengangkutan sampah, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.
Menurutnya, armada pengangkut sampah yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara optimal sehingga masih banyak ditemukan tumpukan sampah liar di pinggir jalan.
Ia juga meminta jadwal pengangkutan sampah dilakukan lebih awal agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas saat proses pengangkutan berlangsung.
Selain itu, Zulkarnaen menilai penambahan armada menjadi kebutuhan mendesak. Ia mendorong agar pada penganggaran tahun 2027 dilakukan penambahan sedikitnya lima unit truk sampah di setiap kecamatan guna memperkuat pelayanan kebersihan di seluruh kelurahan.
Usulan tersebut, kata dia, akan diperjuangkan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Kawal Perbaikan Data Bansos
Dalam reses tersebut, Zulkarnaen juga menerima banyak keluhan mengenai penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan berbasis desil.
Ia menilai masih terdapat warga yang layak menerima bantuan, namun belum terakomodasi akibat persoalan pendataan maupun regulasi.
Karena itu, ia berkomitmen mengawal pembaruan data penerima manfaat sekaligus mendorong penyempurnaan regulasi agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak berdasarkan hasil verifikasi dan survei yang valid.
Infrastruktur dan PJU Harus Segera Diperbaiki
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama warga, mulai dari jalan lingkungan yang rusak, drainase yang kurang memadai hingga lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi.
Menanggapi hal itu, Zulkarnaen meminta Dinas Perhubungan serta Dinas SDABMBK segera melakukan inventarisasi dan tindak lanjut terhadap seluruh usulan masyarakat.
Ia menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah akan terus mengawal perbaikan jalan, pengaspalan, penambahan armada pemadam kebakaran serta perbaikan lampu jalan secara bertahap melalui alokasi anggaran dan Pokir DPRD.
Pelayanan Administrasi Harus Lebih Cepat
Warga juga menyampaikan berbagai kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, mulai dari akta kelahiran, akta kematian hingga surat keterangan ahli waris.
Menanggapi hal tersebut, Zulkarnaen meminta kecamatan, kelurahan serta instansi terkait meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh proses administrasi dapat diselesaikan secara cepat sepanjang persyaratan telah dipenuhi, seperti KTP, Kartu Keluarga, buku nikah maupun surat keterangan kelahiran.
“Reses ini menjadi cerminan keberhasilan pelayanan pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat harus kita selesaikan bersama. Kami digaji oleh rakyat, sehingga sudah menjadi kewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Zulkarnaen.
Puskesmas Jelaskan Layanan BPJS dan UHC
Pada kesempatan yang sama, Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru dr. Hari Putra menjelaskan bahwa saat ini belum ada pengusulan peserta baru BPJS Kesehatan.
Meski demikian, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) dengan menggunakan KTP Kota Medan maupun KTP daerah lain di Sumatera Utara saat berobat ke puskesmas.
Ia menjelaskan, pasien yang memerlukan rujukan ke rumah sakit dapat mengaktifkan kepesertaan BPJS melalui surat pernyataan dalam waktu maksimal 2 x 24 jam.
Sementara bagi pasien dengan kondisi darurat, seperti sesak napas, serangan jantung, atau demam tinggi, masyarakat dapat langsung menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, dan kepesertaan BPJS dapat diaktifkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran, kepesertaan dapat diaktifkan kembali melalui surat pernyataan bermeterai Rp10.000. Namun, tunggakan tersebut tetap menjadi kewajiban peserta dan tidak dihapuskan.
Adapun peserta yang kembali aktif melalui skema UHC akan memperoleh fasilitas perawatan Kelas 3 dan baru dapat mengajukan perpindahan kelas setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.(AC)
Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen SKM,
